Respons 'Rapor Merah' dari Presiden, Gubernur Sumbar: Kita Sudah Sangat Baik

Langgam.id-Gubernur Sumbar soal covid-19

Ilustrasi stop covid-19. [foto: canva.com]

Langgam.id - Gubernur Sumatra Barat Mahyeldi menanggapi sorotan Presiden Joko Widodo soal tingginya kasus aktif Covid-19 di 5 provinsi, termasuk Sumbar. Ia mengaku, Pemprov Sumbar akan terus bekerja maksimal.

Presiden Jokowi menyebut tren lonjakan kasus covid-19 terjadi di 5 provinsi di luar Jawa dan Bali. Selain Sumbar, lonjakan kasus harian terjadi juga di Kalimantan Timur, Sumatra Utara, Papua, dan Riau.

"Saya kira masalah rapor silahkan saja yang menilai, kita di Sumatra Barat sudah sangat baik. Kita juga sudah punya perda (peraturan daerah)," kata Mahyeldi di Kantor Gubernur Sumbar, Senin (9/8/2021).

Baca juga: Sumbar Masuk Provinsi dengan Kasus Aktif Covid-19 Tertinggi, Presiden: Hati-hati

Mahyeldi mengatakan, dahulu di Sumbar ada empat daerah menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), sekarang cuma tinggal satu Kota Padang. Dia mempertanyakan apakah kerja bupati wali kota dalam menurunkan level itu tidak dinilai sebagai kerja perbaikan.

"Lalu apa yang dilakukan pemerintah dengan meningkat jumlah tempat tidur sehingga huniannya bisa lebih, kemudian yang tinggal cuman Kota Padang. Apakah yang dilakukan bupati wali kota dan Dinas Kesehatan masih kurang baik?," katanya.

Melakukan Banyak Perbaikan

Dia mengatakan, dalam penilaian tentu harus ada ukuran yang jelas. Pemerintah daerah di Sumbar menurutnya sudah melakukan banyak perbaikan dan sudah ada buktinya seperti turunnya jumlah daerah PPKM.

"Saya kira dengan apa yang dilakukan ini bupati dan wali kota sudah melakukan perbaikan, jadi siapa yang melakukan penilaian itu tentu perlu kita buktikan, supaya kita semua termotivasi melakukan yang terbaik," katanya.

Baca juga: Berakhir Hari Ini, Gubernur Sumbar Belum Dapat Arahan Soal PPKM

Dia mengatakan, harusnya saat ini saling membantu untuk perbaikan bukan melihat kekurangan. Kalau kekurangan yang dicari, maka semua pasti akan ada kekurangannya. Bahkan dari pemerintah pusat juga bakal ada kekurangan.

Bahkan kalau dinilai secara internasional terangnya, Indonesia penanganan covid-19 termasuk menjadi perhatian. Lalu apakah artinya pemerintah tidak bekerja, tentu tidak.

"Upaya yang dilakukan presiden dan pemerintah sudah luar biasa. Jadi maka dalam hal ini sebaiknya kita bagaimana mendorong setiap komponen agar bekerja lebih baik dan bersinergi, semua menyatu dan permasahalan bisa diminimalisir," katanya.

Dia mengingatkan agar semua menyatu untuk penyelesaian masalah covid-19 di Indonesia. Jangan mencari-cari hal yang bisa mengurangi kekompakan dalam penanganan pandemi.

Baca Juga

Permasalahan baru yang menimpa umat Islam yakni terkait daftar nama-nama ustadz kondang yang terdaftar dalam jaringan radikalisme.
Pergeseran Nilai Muhammadiyah Sumbar dalam Politik?
Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Sumbar, Bayu Aryadhi mengungkapkan bahwa konflik yang terjadi
BP2MI: Tidak Ada Pekerja Migran Indonesia dari Sumbar di Zona Konflik
BNNP Sumbar Gagalkan Penyelundupan Setengah Ton Ganja di Kabupaten Pasaman 
BNNP Sumbar Gagalkan Penyelundupan Setengah Ton Ganja di Kabupaten Pasaman 
Ahmad Hafidz
Nagari Creative Hub: Penggerak Ekonomi Masyarakat
Sebanyak 14 anggota DPR RI dan 4 anggota DPD RI terpilih asal Sumatra Barat untuk periode 2024-2029 telah dilantik pada 1 Oktober 2024
Harta Kekayaan Anggota DPR dan DPD Asal Sumbar: Mulyadi Terkaya, Cerint Iralloza Terendah
Menteri BUMN Erick Thohir telah menyetujui pengalihan lahan PT Kereta Api Indonesia (KAI) untuk pengembangan RSUP M Djamil Kota Padang.
Flyover Sitinjau Lauik Segera Dibangun, Andre: Pemenang Lelang Diumumkan 7 Oktober 2024