Langgam.id – Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sumatera Barat (Sumbar) membeberkan sejumlah langkah yang dinilai perlu dilakukan untuk mengatasi kelangkaan BBM subsidi jenis solar.
Kepala Dinas ESDM Sumbar, Helmi Heriyanto mengataka, solusi penanganan harus dilakukan berdasarkan penyebab utama kelangkaan solar yang saat ini terjadi.
Menurutnya, salah satu faktor utama adalah meningkatnya jumlah pengguna solar subsidi akibat naiknya harga bahan bakar nonsubsidi. Dalam beberapa hari terakhir, antrean solar subsidi bahkan mulai dipenuhi kendaraan pribadi.
“Kalau melihat kondisi sekarang memang ada peningkatan penggunaan solar subsidi. Maka salah satu solusi yang perlu dilakukan adalah memperketat verifikasi kendaraan penerima BBM subsidi agar distribusinya tepat sasaran,” katanya dihubungi Langgam.id, Kamis (21/5/2025).
Helmi menyebutkan, koordinasi dengan Pertamina diperlukan untuk memperkuat sistem pendataan pengguna BBM subsidi. Termasuk, evaluasi terhadap kendaraan yang baru mendaftar untuk mendapatkan akses pembelian solar subsidi.
Selain itu, Dinas ESDM Sumbar juga menilai pengawasan di SPBU harus diperketat guna mencegah praktik pelangsiran yang masih marak terjadi di sejumlah daerah.
Selain itu, juga mendorong adanya pengawasan terpadu bersama aparat penegak hukum dan Pertamina terhadap kendaraan yang diduga telah dimodifikasi untuk membeli BBM subsidi dalam jumlah besar.
“Praktik pelangsiran ini membuat distribusi solar subsidi menjadi tidak tepat sasaran. Karena itu pengawasan di lapangan harus diperkuat, terutama terhadap kendaraan yang berulang kali membeli solar dalam jumlah besar,” kata dia.
Kata Helmi, penindakan terhadap pelangsir menjadi langkah penting karena satu kendaraan modifikasi bisa membeli hingga ratusan liter solar per hari yang kemudian dijual kembali dengan harga lebih mahal.
Tidak hanya itu, Helmi juga menyoroti dugaan penggunaan solar subsidi untuk aktivitas tambang emss ilegal di sejumlah wilayah Sumbar.
Ia mengatakan pengawasan distribusi BBM subsidi ke kawasan rawan tambang emas ilegal perlu diperketat agar solar subsidi tidak digunakan untuk aktivitas yang melanggar hukum.
“Kami melihat perlu ada pengawasan lebih ketat terhadap distribusi BBM subsidi di wilayah-wilayah yang terdapat aktivitas tambang ilegal,” pungkasnya. (WAN)
