Langgam.id – Sebanyak lima dari 14 anggota DPR RI daerah pemilihan (dapil) Sumatera Barat (Sumbar) belum tercatat melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) periodik tahun pelaporan 2025.
Berdasarkan pantauan Langgam.id di situs resmi LHKPN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Sabtu (8/8/2026) siang, sembilan anggota DPR RI asal Sumbar telah tercatat melaporkan LHKPN 2025. Sementara lima lainnya belum menunjukkan status telah melapor.
Lima anggota DPR RI asal Sumbar yang belum tercatat melaporkan LHKPN 2025 tersebut yakni Andre Rosiade dari Partai Gerindra, Lisda Hendrajoni dari Partai NasDem, Zigo Rolanda dari Partai Golkar, Alex Indra Lukman dari PDI Perjuangan, dan Rahmat Saleh dari PKS.
Berikut lima anggota DPR RI asal Sumbar yang belum tercatat melaporkan LHKPN 2025:
Andre Rosiade – Partai Gerindra
Andre Rosiade tercatat terakhir melaporkan LHKPN pada 2024 dengan total harta kekayaan Rp33.988.500.000.
Lisda Hendrajoni – Partai NasDem
Lisda Hendrajoni tercatat terakhir melaporkan LHKPN pada 2023 dengan total harta kekayaan Rp7.414.100.000.
Zigo Rolanda – Partai Golkar
Zigo Rolanda terakhir tercatat melaporkan LHKPN pada 2024 dengan total harta kekayaan Rp7.420.386.624.
Alex Indra Lukman – PDI Perjuangan
Alex Indra Lukman terakhir tercatat melaporkan LHKPN pada 2024 dengan total harta kekayaan Rp32.444.131.966.
Rahmat Saleh – PKS
Rahmat Saleh terakhir tercatat melaporkan LHKPN pada 2024 dengan total harta kekayaan Rp21.869.800.000.
Sementara itu, sembilan anggota DPR RI asal Sumbar lainnya telah tercatat melaporkan LHKPN 2025. Mereka yakni M. Shadiq Pasadigoe, Cindy Monica Salsabila Setiawan, Rico Alviano, Arisal Aziz, Mulyadi, Benny Utama, Nevi Zuairina, Ade Rezki Pratama, dan Athari Gauthi Ardi.
Berikut daftar anggota DPR RI asal Sumbar yang telah tercatat melaporkan LHKPN 2025:
M. Shadiq Pasadigoe – Partai NasDem – Rp8.194.236.298
Rico Alviano – PKB – Rp3.446.830.000
Arisal Aziz – PAN – Rp44.556.424.672
Mulyadi – Partai Demokrat – Rp162.691.303.920
Cindy Monica Salsabila Setiawan – Partai NasDem – Rp10.216.750.866
Benny Utama – Partai Golkar – Rp4.339.398.736
Nevi Zuairina – PKS – Rp19.070.469.189
Ade Rezki Pratama – Partai Gerindra – Rp15.497.163.302
Athari Gauthi Ardi – PAN – Rp26.860.936.300
LHKPN merupakan laporan mengenai harta kekayaan penyelenggara negara yang disampaikan kepada KPK. Pelaporan tersebut menjadi salah satu instrumen transparansi dan pencegahan korupsi karena masyarakat dapat mengetahui harta kekayaan penyelenggara negara serta perubahannya dari waktu ke waktu.
Status pelaporan LHKPN dapat dipantau masyarakat melalui laman resmi LHKPN KPK. (HER)
