Langgam.id – Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Wilayah Sumatra Barat (Sumbar) desak pemerintah melakukan evaluasi total terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG setelah kembali terjadi kasus keracunan yang menimpa puluhan siswa dan guru di Kota Pariaman.
Ketua PBHI Sumbar, Ihsan Riswandi mengatakan rentetan kasus tersebut menunjukkan adanya persoalan serius dalam pengawasan keamanan pangan program MBG. Menurutnya, program pemenuhan gizi anak tidak boleh justru menimbulkan ancaman terhadap keselamatan dan kesehatan penerima manfaat.
“Program MBG tidak boleh mengorbankan keselamatan anak. Jika kasus keracunan terus berulang, pemerintah harus melakukan evaluasi menyeluruh, bukan hanya menghentikan sementara operasional dapur,” kata Ihsan dalam keterangan tertulis, Rabu (16/9/2026).
PBHI Sumbar mencatat dua kasus keracunan yang berkaitan dengan MBG terjadi dalam dua pekan terakhir. Kasus pertama terjadi di Kecamatan Palupuh, Kabupaten Agam, pada 31 Agustus hingga 2 September 2026. Sebanyak 344 orang dilaporkan mengalami gejala keracunan. Korban terdiri atas siswa SD dan SMP dari 20 sekolah, guru, hingga balita.
Berdasarkan hasil uji laboratorium yang dihimpun PBHI Sumbar, ditemukan kontaminasi bakteri Bacillus cereus pada menu tahu semur dan cabai. PBHI juga menyoroti keterlambatan distribusi makanan sehingga makanan dikonsumsi melewati rentang waktu aman yang ditetapkan, yakni pukul 10.00 hingga 12.00 WIB.
Kasus kedua terjadi di MTsN 1 Kota Pariaman atau MTsN Model pada Senin (14/9/2026). Sebanyak 86 siswa dan guru mengalami sejumlah gejala, di antaranya mual, muntah, sesak napas, dan gatal-gatal. Para korban kemudian mendapat penanganan di RSUD Prof. M Yamin dan RS Ali Sadikin.
PBHI menyebut kasus tersebut diduga berkaitan dengan menu ayam tepung goreng crispy. Dalam investigasi awal, PBHI juga menemukan dugaan tidak dilakukannya uji organoleptik atau uji cicip makanan oleh penanggung jawab sebelum makanan dibagikan kepada siswa.
Ihsan menilai pemerintah tidak cukup hanya memberikan respons setelah kasus terjadi. Ia meminta sistem pengawasan dilakukan sejak proses pengolahan, penyimpanan, hingga distribusi makanan kepada penerima manfaat.
“Pengawasan harus dilakukan dari dapur sampai makanan diterima dan dikonsumsi siswa. Jangan menunggu korban berjatuhan baru dilakukan pemeriksaan,” ujarnya.
PBHI Sumbar juga menyoroti langkah pemerintah yang menghentikan sementara operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah yang mengalami kasus keracunan. Menurut PBHI, penghentian sementara harus diikuti dengan pemeriksaan menyeluruh dan pertanggungjawaban apabila ditemukan unsur kelalaian.
“Penghentian sementara selama 30 hari tidak boleh menjadi alasan untuk menghindari pertanggungjawaban. Jika ada kelalaian yang menyebabkan orang sakit secara massal, harus ada proses hukum,” kata Ihsan.
PBHI Sumbar mendesak Kepolisian Daerah Sumatera Barat memproses dugaan kelalaian pengelola dapur SPPG di Agam dan Pariaman apabila hasil pemeriksaan menemukan unsur pidana.
Selain itu, PBHI meminta pemerintah dan Badan Gizi Nasional (BGN) membuka hasil investigasi dan pemeriksaan laboratorium secara transparan kepada publik.
“Publik berhak mengetahui apa penyebab keracunan, siapa yang bertanggung jawab, dan bagaimana langkah perbaikannya. Jangan sampai informasi berhenti di internal pemerintah,” katanya.
PBHI juga meminta pemerintah menanggung biaya pengobatan seluruh korban serta memberikan kompensasi atas kerugian yang dialami keluarga korban akibat kasus tersebut.
“Keselamatan dan hak atas kesehatan anak harus menjadi prioritas utama. Program pemenuhan gizi tidak boleh dijalankan dengan mengabaikan standar keamanan pangan,” ujar Ihsan. (fix)
