Langgam.id- Pemerintah Kota Padang akan melakukan normalisasi sungai, sebagai upaya mengurangi risiko banjir yang kembali melanda sejumlah wilayah. Pekerjaan tersebut kini memasuki tahap tender.
Wali Kota Padang Fadly Amran mengatakan rencana normalisasi telah dibahas bersama sejumlah pihak. Pembahasan melibatkan BNPB, Balai Sungai, Pemerintah Provinsi Sumatra Barat, serta sejumlah pakar.
“Normalisasi kita sudah rapatkan dengan profesor, pakar, BNPB, Balai Sungai, dengan Provinsi Sumatra Barat. Semuanya sudah dalam tahapan tender,” kata Fadly di Lapau Munggu, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Minggu (09/08/2026).
Lanjutnya, pemerintah mendorong agar pekerjaan tersebut segera dilaksanakan. Hal itu berkaitan dengan kondisi sejumlah kawasan yang kembali terdampak banjir.
Selain itu, mengevaluasi sejumlah titik yang dinilai masih membutuhkan penanganan. Evaluasi dilakukan agar persoalan yang muncul setelah bencana sebelumnya dapat dimasukkan dalam rencana penanganan.
Kemudian Fadly mengatakan Pemko Padang telah menyurati Kementerian Dalam Negeri terkait revisi Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P).
“Kami sudah menyurati Mendagri untuk revisi R3P. Apa yang kita berikan sebelumnya kita tambahkan,” ujarnya.
Ia menyebut terdapat sejumlah titik yang belum masuk dalam rencana sebelumnya. Salah satunya berkaitan dengan pembangunan penahan aliran air di sekitar SMP Negeri 41 Padang.
“Seperti di SMP 41, penahannya belum sampai ke Kulu. Itu nanti sudah kita tambahkan dan kita mintakan,” katanya.
Selain normalisasi sungai, Pemko Padang juga membuka opsi relokasi bagi warga yang tinggal di kawasan rawan bencana.
Relokasi menjadi salah satu pilihan bagi masyarakat yang wilayah tempat tinggalnya berulang kali terdampak.
“Jangan paksakan tinggal kalau memang daerah tersebut rawan. Sudah berkali-kali kena,” kata Fadly.
Fadly mengatakan pemerintah dapat membangun rumah relokasi apabila warga memiliki lahan yang aman.
Sementara bagi warga yang tidak memiliki lahan, pemerintah menyiapkan tiga lokasi yang telah ditetapkan.
“Kalau memang ada tanahnya, di tanah itu kita akan bangunkan rumah. Kalau tidak ada tanahnya, kita bangunkan di tiga lokasi yang sudah kita tetapkan,” ujarnya. (fix)
