Pedoman Beracara Badan Kehormatan DPRD Sumbar Masih Dievaluasi Kemendagri

Pedoman Beracara Badan Kehormatan DPRD Sumbar Masih Dievaluasi Kemendagri

Badan Kehormatan DPRD Sumbar. (Foto: Dok. DPRD Sumbar)

Langgam.id - Pedoman beracara Badan Kehormatan (BK) DPRD Sumbar masih dievaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). BK DPRD Sumbar masih menunggu proses evaluasi tersebut.

Ketua BK DPRD Sumbar Muzli M Nur mengatakan, aturan tersebut bertujuan untuk menjaga marwah anggota dewan.. Dalam Pedoman Beracara ini mengatur banyak hal mulai dari pakaian hingga sikap anggota dewan.

"Contohnya, dalam absensi paripurna ada jumlah maksimal ketidakhadiran dewan. Begitu juga dengan pakaian yang digunakan dewan pada paripurna," katanya di Kantor DPRD Sumbar, Kamis (9/6/2022).

Aturan itu juga mengatur ketika ada pengaduan soal sikap anggota dewan ke BK. Dalam pedoman beracara ini diatur seperti apa pola dari pengaduan atau yang mengadu.

Monitoring kegiatan dewan terutama paripurna juga menjadi perhatian utama BK. Masing-masing anggota akan bertugas sesuai dengan pembagian nantinya.

"Untuk absensi kehadiran dua, juga kita minta dua rangkap. Nantinya yang satu rangkap menjadi arsip di BK," ujarnya.

Muzli menyebutkan setiap kegiatan dalam bentuk pengawasan, akan dilampirkan dengan arsip. Sehingga tolak ukur dari penilaian atau keputusan BK memiliki dasar dan arsip yang jelas.

Baca Juga: Ketua DPRD Sumbar Sebut Pendirian Pabrik Randang Tak Berpihak ke UMKM

Agar lebih efektif dan efesien, BK akan mengandeng fraksi-fraksi dalam menertibkan anggotanya. Hal ini tentu akan lebih mengena karena pada prinsipnya pembinaan itu berada pada fraksi.

"Ketika ada potensi atau hal yang tak sesuai dengan tatib tentu ini menjadi perhatian BK. Jika terkait anggota dewan, kita di BK akan langsung mengkomunikasikan dengan fraksi masing-masing,"ujar dia.

Menurut dia pada prinsipnya BK menjaga marwah anggota dewan dan lembaga. Apalagi dewan ini merupakan wakil rakyat yang mesti menjaga kehormatan.

Selain itu, dia menyebutkan ruangan BK sudah ada dan respresentatif. Dalam ruangan itu juga ada meja pertemuan yang bisa digunakan dalam menunjang kinerja.

"BK ini adalah salah satu AKD resmi di DPRD. Makanya harus serius dalam menjalankan tugas dan fungsinya," ujarnya. (*/SS)

Dapatkan update berita Sumatra Barat terbaru dan terkini hari ini dari Langgam.id. Mari bergabung di Grup Telegram Langgam.id News Update, caranya klik https://t.me/langgamid, kemudian join. Anda harus instal aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca Juga

Massa aksi yang terdiri dari elemen masyarakat mulai dari mahasiswa, kelompok masyarakat sipil hingga pengemudi ojol unjuk rasa di DPRD Sumbar
18 Tuntutan Bemsi Sumbar saat Demo DPRD Sumbar
Aliansi Cipayung plus Sumbar yang terdiri dari 15 Organisasi Kemasyarakatan Pemuda atau OKP menyuarakan tujuh tuntutan saat demo DPRD Sumbar
Demo DPRD Sumbar, Ini Tujuh Tuntutan Mahasiswa Cipayung Plus 
Aliansi Cipayung plus Sumbar yang terdiri dari 15 Organisasi Kemasyarakatan Pemuda atau OKP menyuarakan tujuh tuntutan saat demo DPRD Sumbar
8 Fraksi DPRD Sumbar Teken Surat Tuntutan Massa Demo
Ketua DPRD Sumbar Muhidi angkat tangan saat menemui massa aksi di gedung DPRD, Senin (1/9/2025). Muhidi menemui massa aksi pukul 17.05 WIB,
Temui Massa Demo, Ketua DPRD Sumbar Janji Kawal Tuntutan ke Pusat
Massa aksi yang terdiri dari elemen masyarakat mulai dari mahasiswa, kelompok masyarakat sipil hingga pengemudi ojol unjuk rasa di DPRD Sumbar
Massa Demo Mulai Padati DPRD Sumbar
Elemen masyarakat dari mahasiswa, kelompok masyarakat sipil hingga pengemudi ojek online atau ojol akan melakukan aksi di DPRD Sumbar
Ada Aksi Demo di DPRD Sumbar Senin Siang, Hindari Ruas Jalan Ini