Langgam.id – Puluhan massa yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Sumatra Barat (Sumbar) melanjutkan aksi unjuk rasa ke Kantor DPRD setempat, Senin (4/5/2026).
Aksi ini merupakan kelanjutan dari aspirasi yang telah disampaikan di Kantor Gubernur Sumbar. Massa buruh sebelumnya kecewa lantaran tidak ditemui oleh Gubernur Sumbar, Mahyeldi.
Ketua DPD KSPSI Sumbar, Ruli Eka Putra mengatakan, aksi lanjutan ini dilakukan bertujuan untuk menuntut solusi atas nasib pekerja yang dinilai kian memprihatinkan ke wakil rakyat.
”Nasib kami terombang-ambing karena status PHK tidak jelas, tidak bekerja namun tidak pula digaji. Ini murni merupakan pelanggaran tindak pidana,” kata Ruli.
“Kami mempertanyakan mengapa pengawas tenaga kerja seolah tidak mendengar dan ke mana mereka selama ini,” sambungnya.
Selain persoalan upah dan status kerja, KSPSI Sumbar juga mengungkap adanya dugaan penggelapan iuran BPJS Ketenagakerjaan oleh perusahaan.
Ruli menyebutkan bahwa banyak perusahaan di Sumbar secara sepihak memotong upah pekerja, namun dana tersebut tidak disetorkan ke pihak BPJS sehingga terjadi tunggakan yang merugikan buruh saat terjadi kecelakaan kerja.
”Banyak perusahaan nakal di Sumbar. Oleh karena itu, kami mengusung slogan lawan kapitalisme dan lawan praktik upah murah. Saya menemukan banyak pengusaha yang bersikap arogan terhadap para pekerja,” tambahnya.
Dalam orasinya, Ruli memberikan peringatan keras kepada para pemilik modal agar tetap mematuhi aturan hukum dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan bisnis di wilayah Sumbar.
”Engkau boleh mencari kaya di negeri kami, engkau boleh mencari uang sebanyak-banyaknya di tanah kami. Tetapi ingat, jangan makan hak kami. Berikan upah yang layak, jangan intimidasi kami, dan hargailah kami selaku pekerja yang turut membesarkan perusahaan Anda,” pungkasnya. (KSR)
