Langgam.id – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar) memberikan atensi serius terhadap meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan angkutan barang di wilayah setempat.
Langkah ini diambil menyusul kecelakaan beruntun tragis di kawasan Padang Besi yang merenggut nyawa satu keluarga diduga akibat truk yang mengalami rem blong.
Ketua Komisi IV DPRD Sumbar, Doni Harsiva Yandra, menegaskan bahwa upaya pencegahan kecelakaan harus menjadi prioritas utama melalui pengawasan ketat terhadap kendaraan angkutan. Hal ini mencakup pemeriksaan rutin kendaraan atau uji KIR.
Ia menekankan pentingnya optimalisasi fungsi jembatan timbang, seperti yang berada di perbatasan Padang-Solok, sebagai instrumen pengawasan.
Meski saat ini pengelolaan jembatan timbang telah beralih ke pemerintah pusat, ia meminta pemerintah daerah melalui dinas terkait untuk tetap aktif melakukan koordinasi.
“Terkait pengelolaan lalu lintas melalui Dinas Perhubungan, ketertiban memang harus diutamakan. Kita tidak menginginkan terjadinya kecelakaan yang korbannya adalah masyarakat pengguna jalan raya,” ujarnya kepada Langgam.id, Rabu (13/5/2026)
Selain pengawasan teknis kendaraan, Komisi IV juga menyoroti infrastruktur di titik-titik rawan, terutama di jalur ekstrem Sitinjau Lauik.
Doni menyatakan bahwa pihaknya telah berulang kali menyarankan pembangunan jalur penyelamat atau tanjakan penahan (escape ramp) pada sejumlah titik krusial guna mengantisipasi kendaraan yang mengalami kegagalan sistem pengereman.
“Misalnya di lokasi-lokasi rawan, salah satunya di tikungan Sitinjau Lauik,” ucap Sekretaris DPD Partai Demokrat Sumbar tersebut.
Ia juga memberikan peringatan keras kepada para pemilik kendaraan dan masyarakat agar lebih memperhatikan aspek kelayakan armada sebelum dioperasikan.
“Kelalaian dalam pemeliharaan kendaraan berdampak fatal dan kerugian terbesar akan dirasakan langsung oleh masyarakat,” ungkapnya.
Terkait kendala teknis di lapangan, ia mengakui bahwa pemeriksaan di jembatan timbang memiliki masalah, salah satunya adalah potensi kemacetan akibat antrean panjang. Namun, ia menegaskan perlunya dicarikan solusi yang tepat tanpa mengabaikan aspek keselamatan.
“Ini akan terus kami suarakan dari Komisi IV DPRD Sumbar, terutama terkait jembatan timbang untuk melihat kelayakan kendaraan. Pemerintah daerah harus tetap turun langsung melakukan pengawasan dan koordinasi dengan pemerintah pusat,” pungkasnya. (KSR)
