Pedoman Beracara Badan Kehormatan DPRD Sumbar Masih Dievaluasi Kemendagri

Pedoman Beracara Badan Kehormatan DPRD Sumbar Masih Dievaluasi Kemendagri

Badan Kehormatan DPRD Sumbar. (Foto: Dok. DPRD Sumbar)

Langgam.id - Pedoman beracara Badan Kehormatan (BK) DPRD Sumbar masih dievaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). BK DPRD Sumbar masih menunggu proses evaluasi tersebut.

Ketua BK DPRD Sumbar Muzli M Nur mengatakan, aturan tersebut bertujuan untuk menjaga marwah anggota dewan.. Dalam Pedoman Beracara ini mengatur banyak hal mulai dari pakaian hingga sikap anggota dewan.

"Contohnya, dalam absensi paripurna ada jumlah maksimal ketidakhadiran dewan. Begitu juga dengan pakaian yang digunakan dewan pada paripurna," katanya di Kantor DPRD Sumbar, Kamis (9/6/2022).

Aturan itu juga mengatur ketika ada pengaduan soal sikap anggota dewan ke BK. Dalam pedoman beracara ini diatur seperti apa pola dari pengaduan atau yang mengadu.

Monitoring kegiatan dewan terutama paripurna juga menjadi perhatian utama BK. Masing-masing anggota akan bertugas sesuai dengan pembagian nantinya.

"Untuk absensi kehadiran dua, juga kita minta dua rangkap. Nantinya yang satu rangkap menjadi arsip di BK," ujarnya.

Muzli menyebutkan setiap kegiatan dalam bentuk pengawasan, akan dilampirkan dengan arsip. Sehingga tolak ukur dari penilaian atau keputusan BK memiliki dasar dan arsip yang jelas.

Baca Juga: Ketua DPRD Sumbar Sebut Pendirian Pabrik Randang Tak Berpihak ke UMKM

Agar lebih efektif dan efesien, BK akan mengandeng fraksi-fraksi dalam menertibkan anggotanya. Hal ini tentu akan lebih mengena karena pada prinsipnya pembinaan itu berada pada fraksi.

"Ketika ada potensi atau hal yang tak sesuai dengan tatib tentu ini menjadi perhatian BK. Jika terkait anggota dewan, kita di BK akan langsung mengkomunikasikan dengan fraksi masing-masing,"ujar dia.

Menurut dia pada prinsipnya BK menjaga marwah anggota dewan dan lembaga. Apalagi dewan ini merupakan wakil rakyat yang mesti menjaga kehormatan.

Selain itu, dia menyebutkan ruangan BK sudah ada dan respresentatif. Dalam ruangan itu juga ada meja pertemuan yang bisa digunakan dalam menunjang kinerja.

"BK ini adalah salah satu AKD resmi di DPRD. Makanya harus serius dalam menjalankan tugas dan fungsinya," ujarnya. (*/SS)

Dapatkan update berita Sumatra Barat terbaru dan terkini hari ini dari Langgam.id. Mari bergabung di Grup Telegram Langgam.id News Update, caranya klik https://t.me/langgamid, kemudian join. Anda harus instal aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Ikuti berita terbaru dan terkini dari Langgam.id. Anda bisa bergabung di Grup Telegram Langgam.id News Update di tautan https://t.me/langgamid atau mengikuti Langgam.id di Google News pada tautan ini.

Baca Juga

Wakil Ketua DPRD Sumbar Irsyad Syafar mewanti-wanti agar kejadian di Pulau Rempang, Kota Batam, tidak menimpa warga Air Bangis.
Wakil Ketua DPRD Sumbar: Jangan Sampai Air Bangis Seperti Rempang
Forum Masyarakat Minang (FMM) sambangi gedung DPRD terkait permasalahan yang ada di Pulau Rempang, Kota Batam, Selasa (19/9/2023).
Sambangi DPRD, Forum Masyarakat Minang Sampaikan Sikap Soal Konflik di Pulau Rempang
DPRD Sumbar menilai penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022 dari aspek kinerja belum maksimal. Hal itu
Rapat Paripurna, DPRD Sumbar Nilai Kinerja APBD Tahun 2022 Belum Maksimal
Susun Ranperda Perhutanan Sosial, DPRD Sumbar: Agar Hutan Lestari Sekaligus Dorong Ekonomi
Susun Ranperda Perhutanan Sosial, DPRD Sumbar: Agar Hutan Lestari Sekaligus Dorong Ekonomi
Ketua DPRD Sumbar Berharap Muhammadiyah dan Aisyiyah Jadi Pencerah
Ketua DPRD Sumbar Berharap Muhammadiyah dan Aisyiyah Jadi Pencerah
Wakil Ketua DPW PKB Sumbar Firdaus menargetkan partainya optimistis meraih suara penuh dan bertekad meraih kemenangan di Pemilu 2024
PKB Targetkan Jadi Pimpinan DPRD Sumbar di 2024