Langgam.id – Puluhan massa yang mengatasnamakan Front Perlawanan Rakyat (FPR) Kabupaten Limapuluh Kota melakukan aksi unjuk rasa di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta Pusat, Jumat (24/4/2026).
Aksi ini buntut skandal video call sex atau VCS yang diduga melibatkan Bupati Limapuluh Kota, Safni Sikumbang. Massa mendesak Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk memberikan sanksi tegas.
“Kami menekankan
kepada menteri bapak Tito Karnavian bahwasanya Bupati Limapuluh Kota, Safni Sikumbang, melakukan pelecehan seksual. Kepala daerah VCS,” sorak koordinator aksi, M Syafri.
“Sosok bupati yang harusnya jadi suritauladan, tapi memalukan masyarakat Limapuluh Kota,” tambahnya.
Syafri mengatakan, dugaan keterlibatan kepala daerah yang melakukan VCS ini telah mencederai etika publik. Padahal usai dilantik, kepala daerah telah mengikuti retreat.
“Dalam retreat itu bagaimana kepala daerah bisa menjaga moral, integritas, tapi Bupati Limapuluh Kota Safni Sikumbang tidak mengaplikasikannya,” ucap Syafri.
Dalam aksinya, massa juga mendesak Safni untuk minta maaf secara terbuka ke publik. Jika dalam 3×24 jam tuntutan ini tidak dilakukan, massa akan kembali menggelar demonstrasi.
“Harus minta maaf dan mengakui ke publik,” tegasnya sembari juga meminta kepolisian secara transparan menangani kasus ini.
Syafri mengungkapkan, pihaknya menduga kepolisian telah melindungi atau menutupi kasus yang melibatkan Safni ini. Seperti menyatakan rekaman VCS adalah editan.
Ia menegaskan jika terbukti kepolisian sengaja melindungi, FPR Limapuluh Kota akan menindaklanjuti ke Mabes Polri.
“Kami lihat sepertinya ada pihak aparat penegak hukum dalam hal ini Polda Sumbar melindungi,” kata dia.
Sebelumnya, Polda Sumbar telah menyatakan rekaman VCS adalah editan. Hal ini berdasarkan pengakuan pelaku yang diketahui seorang pria berinisial ABG, narapidana di Lapas Sarolangun.
Sementara, analisis Pakar Telematika Abimanyu Wachjoewidajat menyatakan rekaman VCS bukan editan. Sosok pria dan perempuan di dalam rekaman VCS itu tidak ada rekayasa. (*)
