MK Bacakan Putusan Pilkada Mulai Hari Ini, Termasuk 7 Gugatan dari Sumbar

MK menolak permohonan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilkada 2024 Kabupaten Pasaman.Permohonan tersebut diajukan oleh

Gedung Mahkamah Konstitusi. (Foto: mkri.id)

Langgam.id Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia mulai menggelar sidang pengucapan putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU)  hari ini, Senin (15/2/2021). Pembacaan putusan juga dilakukan untuk dua gugatan dari daerah Sumatra Barat (Sumbar).

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumbar Amnasmen menjelaskan, sidang pembacaan putusan dan ketetapan oleh majelis hakim MK dilaksanakan selama tiga hari dimulai dari hari ini hingga Rabu (15/2/2021) untuk seluruh gugatan pilkada di Indonesia. Pada hari pertama dimulai pukul 09.00 WIB.

“Pada hari pertama ada dua daerah di Sumbar yang dibacakan putusannya yaitu untuk Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Sijunjung,” katanya.

Ia menambahkan, seluruh sidang dilakukan hanya oleh majelis hakim MK yang dipimpin oleh Ketua MK Anwar Usman di ruang sidang tanpa dihadiri oleh pihak-pihak. Sidang disiarkan secara online lewat Youtube resmi Mahkamah Konstitusi RI. Seluruh pihak terkait, termohon dan pemohon hadir di tempat masing-masing secara virtual.

“Kita tidak menghadiri sidang di ruang sidang, sidang dihadiri secara virtual dari tempat masing-masing,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pada hari kedua, Selasa (16/2/2021), sidang pembacaan putusan akan dilanjutkan untuk dua gugatan gubernur dan wakil gubernur Sumbar pada pukul 16.00 WIB. Termasuk gugatan dari Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten Limapuluh Kota juga dibacakan pada waktu yang sama.

“Itu jadwal yang diberikan oleh MK sampai hari ini, dari 7 gugatan di Sumbar, satu-satunya yang belum ada jadwal gugatan dari Kabupaten Solok, mungkin nanti menyusul,” katanya.

Amnasmen mengungkapkan, berdasarkan jadwal sidang MK  pada hari pertama, Senin (15/2/2021) ada 33 perkara putusan yang dibacakan. Kemudian hari kedua, Selasa (16/2/2021) sebanyak 30 perkara dibacakan, pada hari ketiga, Rabu (17/2/2021) sebanyak 24 putusan perkara dibacakan.

“Jadi dari seluruh Indonesia total ada 87 perkara yang telah dijadwalkan, sementara total ada 132 perkara yang teregister. Jadi masih ada 45 perkara belum ada jadwal sidang, termasuk salah satunya dari Kabupaten Solok,” ujarnya. (Rahmadi/yki)

Baca Juga

Ombudsman Sentil Birokrasi Pemprov Sumbar Soal Batalnya Pelantikan Anggota KPID
Ombudsman Sentil Birokrasi Pemprov Sumbar Soal Batalnya Pelantikan Anggota KPID
Gubernur Sumbar Akui Undangan Pelantikan Anggota  KPID Tanpa Sepengetahuannya
Gubernur Sumbar Akui Undangan Pelantikan Anggota  KPID Tanpa Sepengetahuannya
Pelantikan Anggota KPID Sumbar Mendadak Batal, Birokrasi Pemprov Disorot
Pelantikan Anggota KPID Sumbar Mendadak Batal, Birokrasi Pemprov Disorot
39 Pelaku Tambang Ilegal Diringkus, Wakapolda Sumbar: Penanganan Harus Komprehensif
39 Pelaku Tambang Ilegal Diringkus, Wakapolda Sumbar: Penanganan Harus Komprehensif
Kaum Jambak Hentikan Pembangunan Flyover Sitinjau Lauik dan Pagar Tanah Ulayat
Kaum Jambak Hentikan Pembangunan Flyover Sitinjau Lauik dan Pagar Tanah Ulayat
Polres Tanah Datar Ungkap Sindikat Penipuan Jual Beli Mobil: Pelaku 4 Napi, Ngaku Pejabat Polri
Polres Tanah Datar Ungkap Sindikat Penipuan Jual Beli Mobil: Pelaku 4 Napi, Ngaku Pejabat Polri