MK Bacakan Putusan Pilkada Mulai Hari Ini, Termasuk 7 Gugatan dari Sumbar

MK Bacakan Putusan Pilkada Mulai Hari Ini, Termasuk 7 Gugatan dari Sumbar

Gedung Mahkamah Konstitusi. (Foto: mkri.id)

Langgam.id - Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia mulai menggelar sidang pengucapan putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU)  hari ini, Senin (15/2/2021). Pembacaan putusan juga dilakukan untuk dua gugatan dari daerah Sumatra Barat (Sumbar).

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumbar Amnasmen menjelaskan, sidang pembacaan putusan dan ketetapan oleh majelis hakim MK dilaksanakan selama tiga hari dimulai dari hari ini hingga Rabu (15/2/2021) untuk seluruh gugatan pilkada di Indonesia. Pada hari pertama dimulai pukul 09.00 WIB.

"Pada hari pertama ada dua daerah di Sumbar yang dibacakan putusannya yaitu untuk Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Sijunjung," katanya.

Ia menambahkan, seluruh sidang dilakukan hanya oleh majelis hakim MK yang dipimpin oleh Ketua MK Anwar Usman di ruang sidang tanpa dihadiri oleh pihak-pihak. Sidang disiarkan secara online lewat Youtube resmi Mahkamah Konstitusi RI. Seluruh pihak terkait, termohon dan pemohon hadir di tempat masing-masing secara virtual.

"Kita tidak menghadiri sidang di ruang sidang, sidang dihadiri secara virtual dari tempat masing-masing," ujarnya.

Ia menjelaskan, pada hari kedua, Selasa (16/2/2021), sidang pembacaan putusan akan dilanjutkan untuk dua gugatan gubernur dan wakil gubernur Sumbar pada pukul 16.00 WIB. Termasuk gugatan dari Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten Limapuluh Kota juga dibacakan pada waktu yang sama.

"Itu jadwal yang diberikan oleh MK sampai hari ini, dari 7 gugatan di Sumbar, satu-satunya yang belum ada jadwal gugatan dari Kabupaten Solok, mungkin nanti menyusul," katanya.

Amnasmen mengungkapkan, berdasarkan jadwal sidang MK  pada hari pertama, Senin (15/2/2021) ada 33 perkara putusan yang dibacakan. Kemudian hari kedua, Selasa (16/2/2021) sebanyak 30 perkara dibacakan, pada hari ketiga, Rabu (17/2/2021) sebanyak 24 putusan perkara dibacakan.

"Jadi dari seluruh Indonesia total ada 87 perkara yang telah dijadwalkan, sementara total ada 132 perkara yang teregister. Jadi masih ada 45 perkara belum ada jadwal sidang, termasuk salah satunya dari Kabupaten Solok," ujarnya. (Rahmadi/yki)

Baca Juga

Talkshow 6 Tahun Langgam: Soroti Perihal Gerak Cepat Sumbar
Talkshow 6 Tahun Langgam: Soroti Perihal Gerak Cepat Sumbar
Kuasa Hukum pasangan calon (paslon) bupati dan wakil bupati Pasaman nomor urut 02, Mara Ondak dan Desrizal menilai kemenangan pasangan
Sidang Sengketa Pilkada Pasaman di MK, Kuasa Hukum Paslon 02: Wakil Bupati Terpilih Tak Sah
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo  menunjuk Brigjen Pol Gatot Tri Suryanta jadi Kapolda Sumbar menggantikan Irjen Pol Suharyono
Profil Brigjen Pol Gatot Tri Suryanta, Kapolda Sumbar yang Baru Pengganti Suharyono
Kapolda Sumbar Baru 2025
Brigjen Pol Gatot Tri Suryanta Jadi Kapolda Sumbar
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatra Barat (Sumbar) menyampaikan bahwa hingga hari terakhir 11 Desember 2024 batasan pengajuan gugatan hasil pemilihan serentak 2024,
13 Paslon di Sumbar Ajukan Gugatan ke MK Soal Pilkada
Sebanyak 11 kepala daerah mengajukan judicial review terhadap ketentuan Pasal 201 Ayat (7), (8) dan (9) Undang-Undang Pilkada Mahkamah
KPU Sumbar Ingatkan Batas Waktu Pengajuan Gugatan ke MK untuk Pasangan Calon Kepala Daerah