Menteri KKP Minta Unand Perkuat Riset yang Bermanfaat untuk Masyarakat

Menteri KKP Minta Unand Perkuat Riset yang Bermanfaat untuk Masyarakat

Menteri KKP Wahyu Sakti Trenggono saat acara rapat Wali Amanat Unand (Foto; Biro Adpim Pemprov Sumbar)

Langgam.id-Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Wahyu Sakti Trenggono meminta Universitas Andalas (Unand) Padang memperkuat riset yang bermanfaat untuk masyarakat. Hal ini disampaikannya saat berkunjung ke Sumatra Barat (Sumbar) Senin (6/12/2021).

Menteri KKP yang juga Ketua Majlis Wali Amanat (MWA) Unand mengatakan Unand harus mulai mengarahkan hasil riset yang memberikan manfaat nyata dirasakan oleh masyarakat. Mulai dari yang sederhana seperti mengimplementasikan hasil riset dari 15 Fakultas yang ada.

"Sehingga manfaatnya dirasakan masyarakat. Misalnya terkait kuliner. Bumbu rendang itu seharusnya bisa dibuatkan standarisasi sehingga bisa diterima secara global seperti kuliner khas jepang. Potensinya bisa jutaan dolar," katanya lewat keterangan tertulis.

Fakultas Kedokteran dan RS Unand juga harus bisa diubah secara signifikan agar bisa menjadi pusat fasilitas kesehatan tingkat internasional. Sehingga orang kaya di Indonesia tidak perlu pergi ke Malaysia atau Singapura untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan.

"Potensi Unand sudah ada. Kontur kompleks Unand sangat mendukung. SDM tersedia. Bagaimana ke depan meningkatkan sarana prasarana, bekerjasama dengan pihak ketiga," katanya.

Peran pihak ketiga menurutnya vital karena mengharapkan bantuan sepenuhnya dari pemerintah akan sulit karena banyak keterbatasan.

"Ini akan menjadi prioritas kita dan harus bisa terealisasi pada periode 2021-2026,” katanya.

Peran Unand Semakin Luas

Sementara itu, Gubernur Sumbar Mahyeldi berharap peran Unand bisa semakin luas di kancah nasional dan internasional setelah ditetapkan menjadi Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH).

"Saat ini Unand dan alumninya telah banyak berperan di kancah nasional. Salah satunya dalam pandemi Covid-19. Dokter dari RS Unand diberdayakan untuk membantu banyak daerah dalam pengendalian penyebaran virus,"katanya.

Dalam lingkup Provinsi Sumbar, Unand juga banyak membantu dengan menurunkan akademisi, tim kedokteran ke daerah-daerah dalam hal upaya pengendalian Covid-19.

"Peran Unand ini sangat dirasakan. Bersama dengan pemerintah daerah, Polda/ TNI dan pihak terkait mampu menggenjot capaian vaksinasi Sumbar hingga 56 persen atau peringkat 20 besar provinsi capaian terbaik di Indonesia," katanya.

Sementara itu Rektor Unand Rektor Unand Yuliandri mengatakan universitas resmi menjadi PTNBH setelah ditetapkan Presiden RI Joko Widodo dalam Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2021 tentang PTNBH per 31 Agustus 2021.

Salah satu konsekuensi dari PTNBH adalah adanya Majlis Wali Amanat yang ikut merumuskan berbagai kebijakan.

"Pertemuan ini adalah untuk menjalin komunikasi antara semua pihak di Unand dengan MWA untuk peran Unand ke depan," katanya.

Baca Juga

Ratusan mahasiswa Universitas Andalas (Unand) menggelar aksi demonstrasi di depan Pengadilan Negeri (PN) Padang, Senin (11/11/2024).
Mahasiswa Unand Demo PN Padang, Tuntut Percepatan Kasus Korupsi Dana Kemahasiswaan
Rektor Universitas Andalas (Unand) Efa Yonnedi melantik Lusi Susanti sebagai Dekan Fakultas Teknologi Informasi (FTI) periode 2024-2029.
Lantik Lusi Susanti Jadi Dekan FTI, Rektor Unand Ajak Tingkatkan Kualitas dan Akreditasi Prodi
Inovasi Pertanian: Pemberdayaan Kader PKK Melalui Pelatihan Hidroponik
Inovasi Pertanian: Pemberdayaan Kader PKK Melalui Pelatihan Hidroponik
PTUN Padang memutuskan untuk membatalkan Surat Keputusan (SK) Rektor Universitas Andalas (Unand) terkait pemberhentian Khairul Fahmi
Putusan PTUN Batalkan Pemberhentian Khairul Fahmi sebagai Wakil Rektor II Unand
Permasalahan baru yang menimpa umat Islam yakni terkait daftar nama-nama ustadz kondang yang terdaftar dalam jaringan radikalisme.
Pergeseran Nilai Muhammadiyah Sumbar dalam Politik?
Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Sumbar, Bayu Aryadhi mengungkapkan bahwa konflik yang terjadi
BP2MI: Tidak Ada Pekerja Migran Indonesia dari Sumbar di Zona Konflik