Kemenag Berikan Sertifikasi Halal Bagi 8 UMK di Sumbar

Sertifikasi halal sumbar

Kepala BPJPH meninjau UMK di Padang [foto:Kemenag]

Langgam.id – Kementerian Agama (Kemenag) melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) memberikan sertifikasi halal kepada 8 Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Sumatra Barat (Sumbar).

Delapan UMK tersebut mewakili 1.000 peserta program fasilitasi sertifikasi halal pelaku UMK BPJPH tahun 2020. Penyerahan sertifikat secara simbolis  berlangsung di Auditorium Gubernuran, Senin (1/11/2021).

Kepala BPJH Aqil Irham menyatakan, kegiatan itu merupakan kerja sama dengan Kemenko Perekonomian dan Kemenkop UKM yang merupakan bagian dari inisiator program nasional. Serta didukung empat platform digital yakni, LinkAja, Bukalapak, Tokopedia, dan Blibli.

“Pelatihan akan diberikan untuk UMKM di sejumlah provinsi. Kita mulai dari UMKM Provinsi Sumatra Barat,” kata Aqil Irham.

Dikatakannya, sertifikasi halal merupakan standar produk dalam mewujudkan perlindungan jaminan produk halal. Hal tersebut akan menjadi nilai tambah secara ekonomi bagi pelaku UMKM dalam memproduksi dan menjual produknya.

“Sertifikasi halal ini diharapkan menjadi titik balik kebangkitan UMKM yang merupakan pilar penting perekonomian nasional,” ujarnya.

Baca juga: Gubernur Sumbar Keluarkan Edaran Batasi Biaya Tes PCR Rp300 Ribu

Sementara itu, Gubernur Sumatra Barat Mahyeldi mengatakan, pelatihan ini sangat relevan dengan kondisi di masa pandemi.

Pemerintah dan pelaku usaha dituntut bisa beradaptasi dengan cepat dalam pemulihan perekonomian dan kesehatan.

“Terima kasih kepada BPJPH Kemenag atas pelatihan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM di Sumbar,” tuturnya.

Mahyeldi menyebut, pada 2020 sudah diterbitkan 1956 sertifikat halal. “Semoga 2021 ini akan lebih banyak terealisasi,” tuturnya.

Nia, salah satu pemilik UMK di Padang yang menerima sertifikasi halal gratis mengaku mengalami peningkatan penjualan setelah menerima sertifikat halal.

“Setelah bersetifikat halal, penjualan semakin meningkat,” tutur dia. (Mg Lisa)

Baca Juga

Pemerintah Kota Padang mengajukan pengadaan 1.540 unit tablet Android senilai Rp3 miliar dalam APBD Kota Padang 2026. Ilustrasi Canva
Pemko Padang Anggarkan Rp3 Miliar Lebih Beli 1.500 Tablet Android
Revitalisasi Pasar Raya Padang, Relokasi Pedagang Ditargetkan hanya Sampai September
Revitalisasi Pasar Raya Padang, Relokasi Pedagang Ditargetkan hanya Sampai September
Aksi simbolik di depan Kantor Gubernur Sumatra Barat, Jalan Sudirman, Kota Padang, Senin (22/6/2026)
Spanduk Jumbo “Sumbar Belum Pulih Terbentang” di Depan Kantor Gubernur
Pemko Padang mengklaim tetap melakukan efesiensi anggaran, di tengah sorotan terhadap rencana renovasi rumah dinas wali kota Fadly Amran
Respon Pemko Perihal Alokasi Anggaran Rumah Dinas Fadly Amran di Tengah Kebijakan Efisiensi
Walikota Padang Fadly Amran.
Pemko Padang Batalkan Anggaran Renovasi Rumah Dinas Fadly Amran
pemerintah kota mengalokasi anggaran ratusan juta untuk memoles rumah dinas walikota Padang
Memoles Rumah Dinas Wali Kota Padang di Tengah Pemulihan Bencana