Dilaporkan ke Ombudsman Soal Seleksi Komisioner KPID, Ini Kata Ketua DPRD Sumbar

Berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini: DPRD Sumbar bakal mengundang Setara Institute terkait tiga kota masuk daerah rendah toleransi.

Ketua DPRD Sumbar Supardi. [foto: DPRD Sumbar]

Berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini: Ketua DPRD Sumbar menyatakan bahwa seleksi calon komisioner KPID sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Langgam.id – Ketua DPRD Sumbar Supardi menyatakan pihaknya sudah melakukan seleksi calon komisioner Komisi Penyiaran Daerah (KPID) periode 2021-2024 sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Hal itu menanggapi laporan atas nama Aliansi Masyarakat Peduli Penyiaran (AMPP) Sumbar. Supardi dilaporkan oleh Ketua AMMP Eko Kurniawan yang datang ke Ombudsman Perwakilan Sumbar pada Kamis (3/1/2022).

“Biasa saja itu, wajar karena itu hak mereka juga melapor ke Ombudsman, kemudian kita bakal tunggu pola dari Ombudsman nanti seperti apa,” kata Supardi, Jumat (4/2/2022).

Terkait tuduhan bahwa DPRD Sumbar tidak transparan dalam proses seleksi komisioner KPID Sumbar, dirinya membantah.

Menurutnya DPRD Sumbar selama ini dalam bekerja sudah sesuai aturan dan Undang-undang. Bahkan bisa dibuktikan nantinya bagaimana DPRD bekerja.

“Kalau memang mereka bilang tidak transparan maka nanti kita lihat, apakah DPRD melanggar aturan atau tidak, kita coba ekspos pula nanti tentang itu,” katanya.

Kemudian terang Supardi, ada juga tuduhan tentang rekrutmen tim panitia seleksi (pansel) tidak sesuai aturan.

Tuduhan ini ungkapnya, juga dapat dibuktikan pula nanti apakah benar tim pansel yang direkrut Komisi I DPRD Sumbar sesuai aturan atau tidak.

“Sesungguhnya proses rekrutmen komisioner KPID sepenuhnya ada di tangan  Komisi I. Kami dari pimpinan tinggal menandatangani surat keputusan (SK). Kami yakin dan percaya bahwa Komisi I sudah bekerja secara profesional terkait ini,” katanya.

Baca juga: Seleksi Komisioner KPID, Ketua DPRD Sumbar Dilaporkan ke Ombudsman

Dia yakin apa yang telah dilakukan Komisi I DPRD Sumbar sudah sesuai aturan. DPRD siap menerima permintaan klarifikasi jika dibutuhkan nantinya oleh Ombudsman Perwakilan Sumbar.

“Kita siap, kita akan utus dari Komisi I nantinya, sebab teknisnya ada di Komisi I,” ujarnya.

Dapatkan update berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini dari Langgam.id. Mari bergabung di Grup Telegram Langgam.id News Update, caranya klik https://t.me/langgamid, kemudian join. Anda harus instal aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca Juga

Pemko Padang mengklaim tetap melakukan efesiensi anggaran, di tengah sorotan terhadap rencana renovasi rumah dinas wali kota Fadly Amran
Respon Pemko Perihal Alokasi Anggaran Rumah Dinas Fadly Amran di Tengah Kebijakan Efisiensi
Ketua DPRD Sumbar Dikritik Usai Bungkam Soal Kasus BSN, Pengamat: Publik Harus Tahu Apa yang Terjadi!
Ketua DPRD Sumbar Dikritik Usai Bungkam Soal Kasus BSN, Pengamat: Publik Harus Tahu Apa yang Terjadi!
Walikota Padang Fadly Amran.
Pemko Padang Batalkan Anggaran Renovasi Rumah Dinas Fadly Amran
pemerintah kota mengalokasi anggaran ratusan juta untuk memoles rumah dinas walikota Padang
Memoles Rumah Dinas Wali Kota Padang di Tengah Pemulihan Bencana
Hari pertama pendaftaran tahap I Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SD negeri di Padang tahun 2024 sudah mulai ramai calon siswa
Ombudsman Sumbar Ajak Masyarakat Aktif Awasi SPMB 2026, Laporkan Dugaan Pelanggaran
Miliaran Rupiah APBD untuk Fasilitas Pejabat, Walhi Soroti Arah Politik Anggaran Pemprov Sumbar
Miliaran Rupiah APBD untuk Fasilitas Pejabat, Walhi Soroti Arah Politik Anggaran Pemprov Sumbar