Bupati Solok Selatan Ditahan KPK, Gubernur Sumbar: Otomatis Wabup Jadi Pjs

Komentar Gubernur soal Bupati Solok Selatan

Irwan Prayitno saat di wawancara wartawan (Langgam.id)

Langgam.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Bupati Kabupaten Solok Selatan, Muzni Zakaria, Kamis (30/1/2020). Muzni merupakan tersangka dalam kasus dugaan suap proyek Masjid Agung Solok Selatan dan Jembatan Ambayan.

Menanggapi hal itu, Gubernur Sumatra, Barat Irwan Prayitno mengatakan, roda pemerintahan sudah ada diatur dalam peraturan perundang-undangan, pergantian kepala daerah juga sudah ada Permendagrinya.

"Hal-hal seperti itu sudah diatur dengan jelas, siapa-siapa yang kemudian tidak bisa menjabat karena suatu hal yang terjadi, mungkin sakit, meninggal, atau terjerat hukum, itu sudah otomatis wakilnya naik," ujar Gubernur Irwan di Padang, Jumat (31/1/2020).

Baca juga : Daftar Kekayaan Muzni Zakaria, Bupati Solok Selatan yang Ditahan KPK

Wakil bupati yang naik juga menjadi Pejabat Sementara (Pjs) untuk melaksanakan tugas bupati. Jika lebih dari 18 bulan bisa mengangkat wakil menjadi definitif. Namun, jika kurang, mungkin hanya menjadi Pjs saja sampai bupati baru terpilih.

Gubernur Irwan mengimbau semua kepala daerah agar menjalani amanah dengan maksimal. Semua peraturan dalam menjalankan jabatan juga harus dijalankan dengan baik. Jika amanah sudah dilakukan dengan baik, maka selanjutnya berserah pada Allah.

"Kita prihatin, pemerintahan Insya Allah tetap berjalan, surat keputusannya juga dari Menteri Dalam Negeri," katanya.

Baca juga : Begini Kondisi Rumah Muzni Zakaria di Padang Usai Ditahan KPK

Walaupun surat keputusan Mendagri belum keluar, ia mengatakan tugas bupati dalam memimpin pemerintahan sudah digantikan otomatis.

"Surat keputusannya menunggu, tapi kerjanya sudah mulai dari sekarang," kata Gubernur Sumbar. (Rahmadi)

Baca Juga

Festival durian solsel
Anak Bupati Solok Selatan Bakal Diperiksa Terkait Dugaan Korupsi Lahan Hutan Negara yang Ditanami Sawit
Kejati Sumbar Periksa Bupati Solok Selatan Khairunas Terkait Dugaan Korupsi Lahan Hutan Negara
Kejati Sumbar Periksa Bupati Solok Selatan Khairunas Terkait Dugaan Korupsi Lahan Hutan Negara
Miko Kamal
Firli dan Salah Presiden
Ditunjuk Jadi Ketua KPK, Nawawi Ingin Kembalikan Kepercayaan Masyarakat
Ditunjuk Jadi Ketua KPK, Nawawi Ingin Kembalikan Kepercayaan Masyarakat
Pemkab Dharmasraya meraih penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai pemerintah daerah terbanyak kedua di Provinsi
Berhasil Selesaikan Sertifikasi Aset, Pemkab Dharmasraya Terima Penghargaan dari KPK
Rombongan Roadshow Bus KPK 2023 telah hadir di Kota Payakumbuh pada Jumat (6/10/2023). Sebelumnya, Roadshow Bus KPK 2-23 sudah mengunjungi
Roadshow Bus KPK Hadir di Payakumbuh, Wako Ajak ASN Berperan Lawan Korupsi