Bila Ada Calon Kampanye Kumpulkan Massa di Pilkada Sumbar, Mendagri: “Bully” Saja

Pelanggar Protokol Kesehatan, mendagri mudik

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. (Foto: kemendagri.go.id)

Langgam.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengajak masyarakat untuk mengawasi Pilkada serentak tahun 2020 di Sumatra Barat (Sumbar) dalam menegakkan protokol kesehatan. Menurutnya, bila ada calon kepala daerah kampanye dengan mengumpulkan massa, selain bisa kena sanksi penyelenggara pemilu juga bisa kena sanksi sosial: kena “bully” (rundung/ganggu).

Tito menjelaskan bahwa Pilkada adalah momentum emas dalam memaksimalkan penanganan pandemi covid-19. Maka isu sentral Pilkada adalah mengenai covid-19, seorang kepala daerah harus memberikan contoh dalam penegakan disiplin protokol kesehatan.

“Bantu kita gabungkan antara pilkada sebagai momentum emas agar terlaksana maksimal, maka isu pilkada sentralnya adalah mengenai pandemi,” katanya saat rapat koordinasi kesiapan pilkada serentak tahun 2020 dan pengarahan kepada satgas covid-19 di Provinsi Sumbar di Hotel Inna Muara, Kota Padang, Selasa (25/8/2020).

Baca Juga: Mendagri: Kemampuan Menangani Pandemi, Ujian untuk Calon Kepala Daerah

Pemutusan pandemi harus dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan, termasuk calon kepala daerah harus mampu mengajak pendukungnya di masa kampaye yang diberikan 71 hari tersebut.

Ia mengingatkan, kalau ada kontestan saat kampanye tidak bisa mengendalikan massanya, lalu terjadi penumpukan orang, maka ada sanksi hukum dari Bawaslu berdasarkan peraturan KPU. Selain itu, menurutnya calon kepala daerah juga harus dapat sanksi sosial dari masyarakat.

“Juga kenakan sanksi sosial. Bully saja. “Di-bully” bahwa bagaimana menjadi pemimpin kalau mengendalikan 3 ratus atau 4 ratus pendukungnya saja tidak bisa. Bagaimana jadi bupati dengan penduduknya sekitar 3 ratus ribu, tidak akan terkendali nanti karena mengendalikan pendukungnya saja susah,” katanya.

Menurutnya hal itu dapat mendorong pilkada menjadi teratur penerapan protokol covid-19. Calon kepala daerah harus mengikuti protokol kesehatan. Mereka harus mampu mengatur tim suksesnya dan  mengatur pendukungnya sehingga tidak terjadi kerumunan sosial.

Masyarakat menurutnya harus tetap menerapkan protokol kesehatan dengan memakai masker, jaga jarak, dan mencuci tangan. Disiplin harus ditegakkan terutama bagi yang melakukan perjalanan dari luar daerah dan di daerah yang rawan. (Rahmadi/SS)

Baca Juga

Soal Kayu Gelondongan Penyebab Banjir Sumatra, Anggota DPR RI Mulyadi: Kejahatan Luar Biasa
Soal Kayu Gelondongan Penyebab Banjir Sumatra, Anggota DPR RI Mulyadi: Kejahatan Luar Biasa
Gubernur Sumatra Barat Mahyeldi
Gubernur Sumbar Soal Bantuan Negara Asing: Kita Tidak Menghalangi
Kementerian Lingkungan Hidup melakukan penyegelan beberapa lokasi pertambangan dan memasang plang pengawasan di Padang Pariaman usai banjir melanda kawasan tersebut.
Kementerian LH Segel Pertambangan di Padang Pariaman Usai Dilanda Banjir
Presiden Prabowo Subianto saat mengunjungi warga korban banjir di Kasai Permai, Padang Pariaman, Sumatera Barat, Senin (1/12/2025). Foto Sekretariat Presiden
Presiden Prabowo Dijadwalkan ke Sumbar Sabtu Besok, Tinjau Penanggulangan Bencana
Yasmin Napper Jadi Relawan di Padang: Lumpur di Mana-mana, Rumah dan Musala Hancur
Yasmin Napper Jadi Relawan di Padang: Lumpur di Mana-mana, Rumah dan Musala Hancur
Profil Ravy Tsouka, Pemain Baru Semen Padang FC
Profil Ravy Tsouka, Pemain Baru Semen Padang FC