Langgam.id - Kepolisian Daerah (Polda) Sumatra Barat (Sumbar) kembali melanjutkan penyelidikan soal kasus dugaan pelanggaran UU ITE yang menjerat Bupati Kabupaten Solok, Epyardi Asda. Sebelumnya, mediasi dalam kasus ini urung dilaksanakan.
"(Kasus) masih dalam lidik. Ya masih kita lanjutkan penyelidikan," kata Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumbar, Kombes Pol Joko Sadono kepada langgam.id, Jumat (10/9/2021).
Sebelumnya, mediasi batal lantaran Epyardi Asda tak hadir pada Salasa (7/9/2021). Mediasi ini dilakukan Polda Sumbar sebagai bentuk penerapan Restorative justice atau penyelesaian perkara lewat mediasi.
Baca juga: Upaya Mediasi di Polda Sumbar, Bupati Solok Epyardi Asda Tak Hadir
Aturan penerapan restorative justice tertuang dalam Surat Edaran No. 2/II/2021. Namun dalam mediasi, yang hadir hanya pelapor yakni Dodi Hendra.
Dodi merupakan Ketua DPRD Kabupaten Solok yang direkomendasikan Badan Kehormatan (BK) untuk diberhentikan. Sebelumnya, Dodi meminta kasus ini akan tetap dilanjutkan setelah mediasi urung dilaksanakan.
"Untuk proses, saya minta proses ini lanjut," kata Dodi di Polda Sumbar, Selasa (7/9/2021).
Seperti diketahui, Dodi melaporkan Epyardi Asda pada 9 Juli 2021. Dodi merasa nama baiknya telah dicemarkan oleh Epyardi Asda.
Pelaporan Dodi karena Epyardi Asda diduga menyebarluaskan video rekaman percakapan yang bunyinya bahwa dirinya telah dituduh melakukan pengumpulan-pengumpulan uang.
