10 Tahun Jadi Gubernur, Irwan Prayitno Cerita Soal Cukong di Sumbar

10 Tahun Jadi Gubernur, Irwan Prayitno Cerita Soal Cukong di Sumbar

CEO Langgam.id Andri El Faruqi menyerahkan bingkisan kepada Gubernur Sumbar Irwan Prayitno saat syukuran HUT Langgam.id. (dok.langgam.id)

Langgam.id - Gubernur Sumatra Barat (Sumbar) menceritakan soal cukong yang berusaha mengintervensi kepala daerah di Sumbar. Cerita itu berdasarkan pengalamannya selama dua periode menjabat gubernur.

Hal ini disampaikannya dalam talk show memperingati HUT ke-2 Langgam.id di Kantor Langgam, Padang, Jumat (9/1/2021). Talk show mengangkat tema, Tata kelola pemerintahan daerah yang anti korupsi.

Dalam talk show itu, Irwan Prayitno menjelaskan bahwa Sumbar memiliki sumberdaya yang cukup besar sehingga terbuka kesempatan korupsi oleh pejabat daerah. Memang APBD Sumbar tidak besar, hanya Rp6 Triliun saja.

"Namun kesempatan korupsi besar juga, kita ada pengadaan barang jasa juga, triliuan jumlahnya, ada perizinan, tambang, kemudian promosi jabatan puluhan dan ratusan jumlahnya setiap tahun,"ujarnya.

Ia mencontohkan seperti promosi jabatan eselon hingga pergantian kepala sekolah yang jumlahnya juga sangat banyak. Namun korupsi itu menurutnya tergantung diri seorang pejabat. Apalagi kalau sistemnya ketat transparan, maka pasti sulit korupsi.

Kemudian ia juga menanggapi isu cukong yang berada di sekitaran pemilihan kepala daerah. Memang hal itu terjadi di saat pemilihan kepala daerah, namun berdasarkan pengalaman dirinnya, ia maju pakai modal sendiri bukan dari cukong.

"Soal Pilkada memang saya maju dasarnya pakai modal sendiri, saya punya simpanan, tapi kalau bicara cukong di Sumbar itu tidak ada yang tertarik," katanya.

Dijelaskannya, hal itu berbeda jika kalau dirinya maju di Pilkada DKI Jakarta maka akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Sebab di sana banyak sekali orang yang berkepentingan. Apalagi kalau ada 2 calon, maka keduanya akan punya cukong masing-masing.

"Tapi kalau di Sumbar tidak ada yang mau bantu, karena cukong tidak punya kepentingan, mungkin pengusaha dapat proyek dari APBD cuman kecil-kecil saja seperti membangun jalan dan jembatan," katanya.

Ia menceritakan, berdasarkan pengalamannya mencalonkan diri dari PKS, biaya pencalonanan dilakukan secara gotong royong. Dirinya menyiapkan alat perega kampanye sendiri.

"Nanti makannya juga mereka, ini kasusnya kalau di Sumbar tapi tidak tau yang lain, bisa juga di tempat lain sudah pejabatnya berkuasa maka ditagih oleh cukong," ujarnya.

Dia mengaku juga pernah ditanya oleh seorang pengusaha, ketika itu dikomentari bahwa dirinya tidak dekat dengan pengusaha tetapi mengapa bisa menang Pilkada. Ia hanya menjawab bahwa semua dana berasal dari Allah.

"Jadi berdasarkan pengalaman memang ada upaya dari parpol, tapi bukan parpol saya, mereka berusaha melakukan intervensi, tapi akhirnya saya tegas dan lewat, kemudian lancar saja," katanya.

Intervensi itu misalnya agar perusahaannya dimenangkan, mengajukan pejabat SKPD pilihannya. Ia mengusulkan agar pencalonan kepala daerah agar didanai negara mulai dari banner, iklan, membiayai saksi dan lainnya agar tidak akan lagi ada usaha intervensi dari cukong.

"Kenapa tidak didanai negara? Ini kan kepentingan negara dalam memilih pimpinan, nanti tidak ada lagi cukong, kemudian tidak ada juga kena dana pribadi sehingga tidak ada usaha mengembalikan modal saat menjabat," ujarnya. (Rahmadi/ABW)

Baca Juga

Permasalahan baru yang menimpa umat Islam yakni terkait daftar nama-nama ustadz kondang yang terdaftar dalam jaringan radikalisme.
Pergeseran Nilai Muhammadiyah Sumbar dalam Politik?
Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Sumbar, Bayu Aryadhi mengungkapkan bahwa konflik yang terjadi
BP2MI: Tidak Ada Pekerja Migran Indonesia dari Sumbar di Zona Konflik
BNNP Sumbar Gagalkan Penyelundupan Setengah Ton Ganja di Kabupaten Pasaman 
BNNP Sumbar Gagalkan Penyelundupan Setengah Ton Ganja di Kabupaten Pasaman 
Ahmad Hafidz
Nagari Creative Hub: Penggerak Ekonomi Masyarakat
Sebanyak 14 anggota DPR RI dan 4 anggota DPD RI terpilih asal Sumatra Barat untuk periode 2024-2029 telah dilantik pada 1 Oktober 2024
Harta Kekayaan Anggota DPR dan DPD Asal Sumbar: Mulyadi Terkaya, Cerint Iralloza Terendah
Menteri BUMN Erick Thohir telah menyetujui pengalihan lahan PT Kereta Api Indonesia (KAI) untuk pengembangan RSUP M Djamil Kota Padang.
Flyover Sitinjau Lauik Segera Dibangun, Andre: Pemenang Lelang Diumumkan 7 Oktober 2024