10 Tahun Jadi Gubernur, Irwan Prayitno Cerita Soal Cukong di Sumbar

10 Tahun Jadi Gubernur, Irwan Prayitno Cerita Soal Cukong di Sumbar

CEO Langgam.id Andri El Faruqi menyerahkan bingkisan kepada Gubernur Sumbar Irwan Prayitno saat syukuran HUT Langgam.id. (dok.langgam.id)

Langgam.id – Gubernur Sumatra Barat (Sumbar) menceritakan soal cukong yang berusaha mengintervensi kepala daerah di Sumbar. Cerita itu berdasarkan pengalamannya selama dua periode menjabat gubernur.

Hal ini disampaikannya dalam talk show memperingati HUT ke-2 Langgam.id di Kantor Langgam, Padang, Jumat (9/1/2021). Talk show mengangkat tema, Tata kelola pemerintahan daerah yang anti korupsi.

Dalam talk show itu, Irwan Prayitno menjelaskan bahwa Sumbar memiliki sumberdaya yang cukup besar sehingga terbuka kesempatan korupsi oleh pejabat daerah. Memang APBD Sumbar tidak besar, hanya Rp6 Triliun saja.

“Namun kesempatan korupsi besar juga, kita ada pengadaan barang jasa juga, triliuan jumlahnya, ada perizinan, tambang, kemudian promosi jabatan puluhan dan ratusan jumlahnya setiap tahun,”ujarnya.

Ia mencontohkan seperti promosi jabatan eselon hingga pergantian kepala sekolah yang jumlahnya juga sangat banyak. Namun korupsi itu menurutnya tergantung diri seorang pejabat. Apalagi kalau sistemnya ketat transparan, maka pasti sulit korupsi.

Kemudian ia juga menanggapi isu cukong yang berada di sekitaran pemilihan kepala daerah. Memang hal itu terjadi di saat pemilihan kepala daerah, namun berdasarkan pengalaman dirinnya, ia maju pakai modal sendiri bukan dari cukong.

“Soal Pilkada memang saya maju dasarnya pakai modal sendiri, saya punya simpanan, tapi kalau bicara cukong di Sumbar itu tidak ada yang tertarik,” katanya.

Dijelaskannya, hal itu berbeda jika kalau dirinya maju di Pilkada DKI Jakarta maka akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Sebab di sana banyak sekali orang yang berkepentingan. Apalagi kalau ada 2 calon, maka keduanya akan punya cukong masing-masing.

“Tapi kalau di Sumbar tidak ada yang mau bantu, karena cukong tidak punya kepentingan, mungkin pengusaha dapat proyek dari APBD cuman kecil-kecil saja seperti membangun jalan dan jembatan,” katanya.

Ia menceritakan, berdasarkan pengalamannya mencalonkan diri dari PKS, biaya pencalonanan dilakukan secara gotong royong. Dirinya menyiapkan alat perega kampanye sendiri.

“Nanti makannya juga mereka, ini kasusnya kalau di Sumbar tapi tidak tau yang lain, bisa juga di tempat lain sudah pejabatnya berkuasa maka ditagih oleh cukong,” ujarnya.

Dia mengaku juga pernah ditanya oleh seorang pengusaha, ketika itu dikomentari bahwa dirinya tidak dekat dengan pengusaha tetapi mengapa bisa menang Pilkada. Ia hanya menjawab bahwa semua dana berasal dari Allah.

“Jadi berdasarkan pengalaman memang ada upaya dari parpol, tapi bukan parpol saya, mereka berusaha melakukan intervensi, tapi akhirnya saya tegas dan lewat, kemudian lancar saja,” katanya.

Intervensi itu misalnya agar perusahaannya dimenangkan, mengajukan pejabat SKPD pilihannya. Ia mengusulkan agar pencalonan kepala daerah agar didanai negara mulai dari banner, iklan, membiayai saksi dan lainnya agar tidak akan lagi ada usaha intervensi dari cukong.

“Kenapa tidak didanai negara? Ini kan kepentingan negara dalam memilih pimpinan, nanti tidak ada lagi cukong, kemudian tidak ada juga kena dana pribadi sehingga tidak ada usaha mengembalikan modal saat menjabat,” ujarnya. (Rahmadi/ABW)

Baca Juga

Pengadaan barang rumah tangga di rumah dinas Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy menjadi sorotan.
Miliaran Rupiah Pengadaan Barang Mewah di Rumah Dinas Vasko Ruseimy
Anggaran Disorot, Pemprov Sumbar: Semua Transparan dan Bisa Dipantau!
Anggaran Disorot, Pemprov Sumbar: Semua Transparan dan Bisa Dipantau!
Rumah dinas wakil gubernur Sumatra Barat Vasko Ruseimy di Jalan Flamboyan Padang Barat
Penjelasan Pemprov Proyek Sumur Bor Rp250 Juta di Rumah Dinas Wagub
Pemprov Sumbar menyiapkan anggaran Rp885 juta untuk renovasi rumah dinas Sekda. Di luar itu juga ada anggaran pemeliharaan senilai Rp90 juta.
Anggaran Renovasi Rumah Dinas Sekda Sumbar Capai Rp800 Juta Lebih
Kasus Peluru Nyasar di UNP, Kodam Tutup Sementara Lapangan Latihan Tembak
Kasus Peluru Nyasar di UNP, Kodam Tutup Sementara Lapangan Latihan Tembak
Pemerintah Provinsi Sumatra Barat menyiapkan anggaran sebesar Rp. 3.7 miliar untuk jasa tenaga keamanan.
Pemprov Sumbar Gelontorkan Anggaran Rp3,7 Miliar untuk Jasa Keamanan Kantor Gubernur