Warga Limapuluh Kota Minta Tol Dialihkan, Gubernur: Kita Pertimbangkan

Perbaikan Perda AKB

Gubernur Sumbar Irwan Prayitno. (Fath/langgam.id)

Langgam.id – Gubernur Sumatra Barat (Sumbar) Irwan Prayitno akan mempertimbangkan permintaan warga empat nagari di Kabupaten Limapuluh Kota agar memindahkan jalan tol Trans Sumatera ruas Padang-Pekanbaru yang melewati wilayah tersebut. Menurutnya, pembangunan tol di Limapuluh Kota belum berjalan dan hal itu tidak masalah.

“Kalau memang warga minta, kita pertimbangkan, tidak masalah, penetapan lokasi (penlok) juga belum ada,” katanya di Kanto Gubernur, Senin (5/10/2020).

Ia mengatakan penlok saat ini masih dari titik 0 sampai 30 kilometer. Jadi belum sampai ke wilayah Kabupaten Limapuluh Kota. Menurutnya jika dipindahkan ke arah gunung juga tidak masalah.

“Jadi masih bisa dipertimbangkan, mau kita taruh ke gunung juga tidak ada masalah, aspirasi kan perlu dipertimbangkan daripada nanti jadi masalah,” ujarnya.

Baca juga: Minta Jalur Tol Dialihkan, Warga Limapuluh Kota Beri Alternatif kepada Pemerintah

Menurutnya masih banyak lahan yang bisa dipakai untuk memindahkan lokasi jalan tol. Pemindahan lokasi juga pernah dilakukan di daerah Padang Pariaman yang memindahkan penlok ke arah lahan yang tidak produktif.

Ia mendukung jika lahan tol dipindahkan ke lahan yang tidak produktif. Lahan tersebut bisa dipindahkan asalkan sebelum ditetapkan penlok.

“Bagus, justru saya dukung itu, lahan masih banyak, kalau lahan produktif kasihan kita, penghasilannya jadi hilang, aman itu, yang penting sebelum ditetapkan penlok,” katanya.

Sebelummya puluhan masyarakat Kabupaten Limapuluh Kota mendatangi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatra Barat (Sumbar), Jumat (2/10/2020). Mereka menyampaikan aspirasi agar pemerintah memindahkan jalur tol di wilayahnya karena berada di wilayah produktif dan pemukiman penduduk.

Mereka melakukan rapat dengar pendapat yang diterima langsung oleh Ketua DPRD Sumbar Supardi. Masyarakat tersebut merupakan perwakilan dari 4 nagari di Limapuluh Kota yang daerahnya terkena proyek jalan Tol Trans Sumatera ruas Padang-Pekanbaru.

Masyarakat yang menolak pembangunan jalan tol di wilayahnya berasal dari Nagari Lubuk Batingkok, Nagari Gurun yang berada di Kecamatan Harau. Kemudian masyarakat yang berasal dari Nagari Taeh Baruah dan Nagari Koto Baru Simalanggang yang berada di Kecamatan Payakumbuh.

Lokasi warga tersebut merupakan bagian dari proyek tol Seksi IV. Jalan tol Padang-Pekanbaru mempunyai panjang total 254 kilometer dan terbagi menjadi enam seksi, yaitu Seksi I Padang-Sicincin, Seksi II Sicincin-Bukittinggi, Seksi II Bukittinggi-Payakumbuh, Seksi IV Payakumbuh-Pangkalan, Seksi V Pangkalan-Bangkinang dan Seksi VI Bangkinang-Pekanbaru. (Rahmadi/ABW)

Baca Juga

Dinas Perdagangan (Disdag) mengingatkan kepada produsen dan pedagang untuk tidak melakukan penimbunan barang jelang Ramadan dan Lebaran 2025.
Update Harga Sembako Pasar Raya, Bawang Putih Naik, Cabe Stabil
Gubernur Sumatra Barat Mahyeldi melawat ke luar negeri dalam agenda kunjungan kerja ke Jepang
Gubernur Sumbar Mahyeldi Kunker Luar Negeri ke Jepang
Di Depan Massa Demo, Sekda Tiga Kali Hubungi Wagub Vasko Namun Tak Dijawab
Di Depan Massa Demo, Sekda Tiga Kali Hubungi Wagub Vasko Namun Tak Dijawab
Massa Demo Gubernur Masih Bertahan hingga Malam Ini, Jalan Sudirman Ditutup Sementara
Massa Demo Gubernur Masih Bertahan hingga Malam Ini, Jalan Sudirman Ditutup Sementara
Demo Gubernur Sumbar: Mahasiswa Soroti Tambang Emas Ilegal dan Anggaran Perbaikan Rumah Dinas Pejabat
Demo Gubernur Sumbar: Mahasiswa Soroti Tambang Emas Ilegal dan Anggaran Perbaikan Rumah Dinas Pejabat
Pemerintah Provinsi Sumatra Barat menyiapkan anggaran sebesar Rp. 3.7 miliar untuk jasa tenaga keamanan.
Pemprov Anggarkan Rp399 Juta Beli Sofa Rumah Dinas, Setara 6 Unit Huntap Korban Banjir