Langgam.id– Koperasi Desa/Kelurahan atau Kopdes Merah Putih di Nagari Sianok yang viral di sosial media menjadi sorotan publik lantaran berada di tepi bantaran sungai. Ahli geologi menilai lokasi koperasi tersebut rawan banjir bandang.
Ahli Geologi Ade Edwar mengatakan terdapat dua persoalan pada bangunan Kopdes di Ngarai Sianok tersebut. Pertama, bangunan berada di kawasan sempadan sungai. Kedua, berada di wilayah yang memiliki potensi bencana berdasarkan peta kebencanaan.
“Untuk bangunan permanen sebenarnya tidak diperbolehkan. Ketentuannya ada dalam aturan Kementerian PUPR mengenai sempadan sungai,” katanya saat diwawancarai oleh Langgam.id, Selasa (7/7/2026).
Berdasarkan peta Kawasan Rawan Bencana (KRB) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Agam, bahwa wilayah Nagari Sianok IV Suku terdapat berpotensi bencana berisiko tinggi, diantaranya banjir, banjir bandang, tanah Longsor, cuaca ekstrem, dan gempa bumi.
“Kalau melihat peta KRB Marapi dan peta risiko bencana BPBD Agam, kawasan itu termasuk daerah yang rawan banjir bandang. Kalau hujan terus-menerus, potensi banjir bandang tetap ada,” ujarnya.
Menurut Ade sebelum pembangunan dilakukan, pemerintah seharusnya lebih dahulu memastikan kelayakan lokasi, dengan berkonsultasi kepada instansi teknis, seperti Dinas PUPR, BPBD maupun dinas yang menangani tata ruang.
Ia menambahkan, pembangunan fasilitas publik seharusnya tidak hanya mempertimbangkan ketersediaan lahan, tetapi juga memperhatikan aspek keselamatan masyarakat dalam jangka panjang.
“Harusnya kalau membangun lokasi usaha atau bangunan permanen harus dipastikan berada di kawasan yang aman dari ancaman bencana,” katanya.
Sementara itu, Komandan Distrik Militer (Dandim) 0304/Agam, Letkol Inf. Dwi Santoso, mengatakan kawasan itu aman dari banjir dan longsor. Menurutnya, saat banjir yang melanda sejumlah wilayah sebelumnya, lokasi pembangunan Kopdes tidak terdampak.
“Aman. Kemarin tidak terkena banjir,” katanya.
Selain berada di lokasi yang dinilai aman, Dwi menyebut konstruksi bangunan Kopdes juga dibuat lebih tinggi sebagai langkah antisipasi banjir.
Ia mengatakan penentuan lokasi pembangunan telah melalui usulan pemerintah nagari dan Kerapatan Adat Nagari (KAN), bukan ditentukan oleh Kodim.
“Kami tidak menentukan lokasi dan tidak memaksakan harus dibangun di titik tertentu,” katanya. (fix)
