Tanggapi Saran Mahyeldi Soal Pupuk Organik, SPI Sumbar: Ini Bukan Programatik, Tapi Gerakan

Berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini: SPI menilai, ajakan gubernur untuk penggunaan pupuk organik itu percuma, karena harus ada gerakan.

Ilustrasi (Foto: Mel Green FR/pixabay.com)

Berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini: SPI menilai, ajakan gubernur untuk penggunaan pupuk organik itu percuma, karena harus ada gerakan mengubah kebiasaan.

Langgam.id - Serikat Petani Indonesia (SPI) menilai ajakan Gubernur Sumatra Barat (Sumbar) terkait penggunaan pupuk organik kepada para petani percuma jika adanya upaya mengubah mindset melihat pupuk organik. Bahkan, catatan SPI, ajak itu sudah berlangsung sejak dua dekade terakhir, tapi tak ada hasil.

Sebelumnya, Mahyeldi Ansharullah menyarankan agar petani beralih ke pupuk organik di tengah kelangkaan pupuk bersubsidi. Dia mendorong sistem pertanian terintegrasi, dengan menyandingkan peternakan sebagai penghasil pupuk organik.

Ketua SPI Sumbar, Rustam Effendi mengatakan, pangkal persoalan enggannya petani beralih ke pupuk organik, karena sudah terbiasa dimanjakan oleh pupuk bersubsidi sejak tahun 1980-an.

“Sejak tahun 80-an subsidi pupuk, sehingga petani kecanduan. Agriinput dari pabrik menjadi kecanduan bagi petani. Pekerjaan jadi praktis dan mudah didapat,” ujar Rustam kepada langgam.id, Senin (9/5/2022).

Menurut Rustam, hal itu membuat banyak petani sangat pragmatis dengan tujuan peningkatan hasil panen. “Jadi, tidak bicara lagi soal agriculture atau pertanian itu sebagai budaya,” ungkapnya.

Ajakan gubernur itu, lanjut Rustam, bukan perkara mudah jika ingin menyasar banyak petani. “Ini adalah upaya mengubah kebiasaan yang sudah 40 tahun dilakukan. Ini adalah upaya serius,” tegasnya.

Dikatakan Rustam, penggunaan pupuk organik harus dijadikan sebuah gerakan. “Ini bukan programatik, tapi gerakan. Sebenarnya sejak tahun 2000-an sudah digemakan penggunaan pupuk organik,” paparnya.

Yang perlu dibangun, sebut Rustam, adalah cara pikir. Mindset petani terhadap pupuk organik sebagai gerakan untuk penyelamatan petani itu sendiri.

“Penyelamatan tanah, qlam sekitar dan juga konsumen. Program pupuk organik sudah dilakukan sejak tahun 2000. Seperti Unit Pengelolaan Pupuk Organik (UPPO) dengan biaya Rp 900 juta-Rp1 miliar per unit. Karena itu programatik, habis program, organik juga ditinggalkan,” ucapnya.

Rustam menambahkan, perlu adanya kolaborasi pemerintah dengan sejumlah organisasi petani agar penggunaan pupuk organik dapat menjadi gerakan.

Baca juga: Keluhan Pupuk Subsidi, Gubernur Sumbar: Ganti dengan Kompos dan Pupuk Kandang

“Gerakan ini tidak hanya jangka pendek. Minimal lima tahun, karena jangka pendek terbukti selama ini, selesai program kemudian organik ditinggalkan,” katanya.

Dapatkan update berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini dari Langgam.id. Mari bergabung di Grup Telegram Langgam.id News Update, caranya klik https://t.me/langgamid, kemudian join. Anda harus instal aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca Juga

Permasalahan baru yang menimpa umat Islam yakni terkait daftar nama-nama ustadz kondang yang terdaftar dalam jaringan radikalisme.
Pergeseran Nilai Muhammadiyah Sumbar dalam Politik?
Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Sumbar, Bayu Aryadhi mengungkapkan bahwa konflik yang terjadi
BP2MI: Tidak Ada Pekerja Migran Indonesia dari Sumbar di Zona Konflik
BNNP Sumbar Gagalkan Penyelundupan Setengah Ton Ganja di Kabupaten Pasaman 
BNNP Sumbar Gagalkan Penyelundupan Setengah Ton Ganja di Kabupaten Pasaman 
Ahmad Hafidz
Nagari Creative Hub: Penggerak Ekonomi Masyarakat
Sebanyak 14 anggota DPR RI dan 4 anggota DPD RI terpilih asal Sumatra Barat untuk periode 2024-2029 telah dilantik pada 1 Oktober 2024
Harta Kekayaan Anggota DPR dan DPD Asal Sumbar: Mulyadi Terkaya, Cerint Iralloza Terendah
Menteri BUMN Erick Thohir telah menyetujui pengalihan lahan PT Kereta Api Indonesia (KAI) untuk pengembangan RSUP M Djamil Kota Padang.
Flyover Sitinjau Lauik Segera Dibangun, Andre: Pemenang Lelang Diumumkan 7 Oktober 2024