Tanggapi Saran Mahyeldi Soal Pupuk Organik, SPI Sumbar: Ini Bukan Programatik, Tapi Gerakan

Berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini: SPI menilai, ajakan gubernur untuk penggunaan pupuk organik itu percuma, karena harus ada gerakan.

Ilustrasi (Foto: Mel Green FR/pixabay.com)

Berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini: SPI menilai, ajakan gubernur untuk penggunaan pupuk organik itu percuma, karena harus ada gerakan mengubah kebiasaan.

Langgam.id – Serikat Petani Indonesia (SPI) menilai ajakan Gubernur Sumatra Barat (Sumbar) terkait penggunaan pupuk organik kepada para petani percuma jika adanya upaya mengubah mindset melihat pupuk organik. Bahkan, catatan SPI, ajak itu sudah berlangsung sejak dua dekade terakhir, tapi tak ada hasil.

Sebelumnya, Mahyeldi Ansharullah menyarankan agar petani beralih ke pupuk organik di tengah kelangkaan pupuk bersubsidi. Dia mendorong sistem pertanian terintegrasi, dengan menyandingkan peternakan sebagai penghasil pupuk organik.

Ketua SPI Sumbar, Rustam Effendi mengatakan, pangkal persoalan enggannya petani beralih ke pupuk organik, karena sudah terbiasa dimanjakan oleh pupuk bersubsidi sejak tahun 1980-an.

“Sejak tahun 80-an subsidi pupuk, sehingga petani kecanduan. Agriinput dari pabrik menjadi kecanduan bagi petani. Pekerjaan jadi praktis dan mudah didapat,” ujar Rustam kepada langgam.id, Senin (9/5/2022).

Menurut Rustam, hal itu membuat banyak petani sangat pragmatis dengan tujuan peningkatan hasil panen. “Jadi, tidak bicara lagi soal agriculture atau pertanian itu sebagai budaya,” ungkapnya.

Ajakan gubernur itu, lanjut Rustam, bukan perkara mudah jika ingin menyasar banyak petani. “Ini adalah upaya mengubah kebiasaan yang sudah 40 tahun dilakukan. Ini adalah upaya serius,” tegasnya.

Dikatakan Rustam, penggunaan pupuk organik harus dijadikan sebuah gerakan. “Ini bukan programatik, tapi gerakan. Sebenarnya sejak tahun 2000-an sudah digemakan penggunaan pupuk organik,” paparnya.

Yang perlu dibangun, sebut Rustam, adalah cara pikir. Mindset petani terhadap pupuk organik sebagai gerakan untuk penyelamatan petani itu sendiri.

“Penyelamatan tanah, qlam sekitar dan juga konsumen. Program pupuk organik sudah dilakukan sejak tahun 2000. Seperti Unit Pengelolaan Pupuk Organik (UPPO) dengan biaya Rp 900 juta-Rp1 miliar per unit. Karena itu programatik, habis program, organik juga ditinggalkan,” ucapnya.

Rustam menambahkan, perlu adanya kolaborasi pemerintah dengan sejumlah organisasi petani agar penggunaan pupuk organik dapat menjadi gerakan.

Baca juga: Keluhan Pupuk Subsidi, Gubernur Sumbar: Ganti dengan Kompos dan Pupuk Kandang

“Gerakan ini tidak hanya jangka pendek. Minimal lima tahun, karena jangka pendek terbukti selama ini, selesai program kemudian organik ditinggalkan,” katanya.

Dapatkan update berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini dari Langgam.id. Mari bergabung di Grup Telegram Langgam.id News Update, caranya klik https://t.me/langgamid, kemudian join. Anda harus instal aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca Juga

Sekretaris DPW PKS Sumbar Nosa Ekananda
PKS Sumbar Hormati Keputusan Taufiqur Rahman Jadi Plt DPW PSI
Gubernur Sumbar Mahyeldi sekaligus Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah PKS Sumbar. Foto/PKS.ID
Anaknya Gabung PSI, Mahyeldi: Itu Urusan Dia 
Gubernur Sumatra Barat Mahyeldi
Mahyeldi Irit Bicara Soal Anaknya Jadi Ketua DPW PSI Sumbar
Dua warga adat Mentawait delapan hari ditahan tanpa kepastian hukum oleh penyidik Satreskrim Polres Kepulauan Mentawai.
Penyidik Polres Mentawai Dilaporkan ke Propam Polda Terkait Penahanan Masyarakat Adat
OSO Beli Hotel Bumiminang: Pengabdian ke Kampung Halaman
OSO Beli Hotel Bumiminang: Pengabdian ke Kampung Halaman
Kedaulatan Pangan Harus Dimulai dari Kedaulatan Petani
Kedaulatan Pangan Harus Dimulai dari Kedaulatan Petani