Tanggapan DPRD Sumbar Soal RUU Omnibus Law

Aksi Tolak RUU Omnibus Law

Ketua DPRD Sumbar menemui ratusan mahasiswa yang aksi di depan Gedung DPRD Sumbar (Foto: Jamal Mirdat/Langgam.id)

Langgam.id - Ratusan mahasiswa yang tergabung dari berbagai Perguruan Tinggi (PT) di Padang aksi demonstrasi menolak Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatra Barat (Sumbar), Rabu (11/3/2020).

Ratusan mahasiswa itu disambut langsung oleh Ketua DPRD Sumbar, Supardi dan Wakil Ketua DPRD Sumbar Irsyad Syafar. Keduanya kemudian melakukan rapat pimpinan, lalu kembali menemui mahasiswa.

Ketua DPRD Sumbar, Supardi mengatakan, lembaganya tidak punya kewenangan untuk membahas apapun bentuk RUU Omnibus Law. Sehingga DPRD tidak bisa memiliki sikap untuk itu.

"Tapi, kami pastikan kepada adik-adik mahasiswa, aspirasi mereka akan disampaikan baik kepada DPR RI maupun Presiden," ujarnya di hadapan ratusan Mahasiswa, Rabu (11/3/2020).

Ia juga mengapresiasi mahasiswa yang memberikan kritikan dan aspirasi dengan baik. Persoalan RUU Omnibus Law merupakan salah satu perhatian nasional yang juga mendapat penolakan di berbagai daerah.

Menurutnya, DPRD secara aturan hanya punya fasilitas untuk menyampaikan aspirasi kepada DPR RI dan pemerintah pusat, bukan dalam posisi menetapkan sikap menolak atau menerima.

"Kita tidak bisa mengambil sikap secara kelembagaan, karena secara aturan, kita hanya menjamin aspirasi mereka sampai ke pusat," ungkapnya.

Dia memastikan, surat pengantar akan dikirim ke DPR RI besok, surat itu berisi sejumlah aspirasi mahasiswa. Supardi juga meminta mahasiswa untuk memahami posisi DPRD dalam masalah RUU Omnibus Law.

Koordinator aksi, Iqsan Guciano mengatakan, pihaknya menginginkan agar DPRD Sumbar menyatakan sikap menolak RUU Omnibus Law. Selain itu, mereka juga meminta agar setiap kebijakan berupa undang-undang agar mengikutsertakan masyarakat.

Ia mengaku tidak puas dengan respon DPRD, namun mereka memahami memang RUU Omnibus Law merupakan wewenang DPR RI.

"Tapi kita meminta pernyataan sikap, karena DPRD sebagai representasi masyarakat Sumbar, apakah menolak atau menerima," ucapnya.

Iqsan yang mewakili ratusan mahasiswa tersebut mengaku kecewa karena DPRD tidak menjelaskan apa sikap mereka. Mengenai apakah mereka akan melakukan aksi lanjutan, pihaknya akan membicarakan hal itu. (Rahmadi/ZE)

Baca Juga

Ketua DPRD Sumbar Muhidi secara kelembagaan mengucapkan selamat atas dilantiknya Mahyeldi Ansharullah dan Vasko Ruseimy sebagai Gubernur
Mahyeldi-Vasko Dilantik Jadi Gubernur-Wagub, Ketua DPRD Sumbar Beri Ucapan Selamat
Ratusan warga Kampuang Jambak, Kelurahan Koto Lalang, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, antusias menghadiri reses perseorangan masa
Ratusan Warga Antusias Hadiri Reses Wakil Ketua DPRD Sumbar Muhammad Iqra Cissa di Padang
Ketua DPRD Sumbar Muhidi menemui massa aksi yang tergabung ke dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sumatera Barat (SB)
Temui Massa Aksi, Ketua DPRD Sumbar Terima Semua Tuntutan
Koordinator Pusat Aksi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sumatra Barat (SB), Rifaldi mengungkapkan bahwa 100 hari kerja Prabowo-Gibran
BEM SB Desak Presiden Berikan Pendidikan Gratis dan Cabut Inpres Efisiensi Anggaran
Wakil Ketua DPRD Sumatra Barat (Sumbar) Evi Yandri Rajo Budiman kembali menemui masyarakat untuk menjemput aspirasi secara langsung dalam
Jemput Aspirasi Warga, Wakil Ketua DPRD Sumbar Evi Yandri Rajo Budiman Reses di Padang
Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Muhidi membahas strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Pajak Kendaraan
Optimalkan PAD, Ketua DPRD Sumbar Dorong Adanya Pergub Balik Nama Kendaraan Non-BA