Tanggapan DPRD Sumbar Soal RUU Omnibus Law

Aksi Tolak RUU Omnibus Law

Ketua DPRD Sumbar menemui ratusan mahasiswa yang aksi di depan Gedung DPRD Sumbar (Foto: Jamal Mirdat/Langgam.id)

Langgam.id - Ratusan mahasiswa yang tergabung dari berbagai Perguruan Tinggi (PT) di Padang aksi demonstrasi menolak Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatra Barat (Sumbar), Rabu (11/3/2020).

Ratusan mahasiswa itu disambut langsung oleh Ketua DPRD Sumbar, Supardi dan Wakil Ketua DPRD Sumbar Irsyad Syafar. Keduanya kemudian melakukan rapat pimpinan, lalu kembali menemui mahasiswa.

Ketua DPRD Sumbar, Supardi mengatakan, lembaganya tidak punya kewenangan untuk membahas apapun bentuk RUU Omnibus Law. Sehingga DPRD tidak bisa memiliki sikap untuk itu.

"Tapi, kami pastikan kepada adik-adik mahasiswa, aspirasi mereka akan disampaikan baik kepada DPR RI maupun Presiden," ujarnya di hadapan ratusan Mahasiswa, Rabu (11/3/2020).

Ia juga mengapresiasi mahasiswa yang memberikan kritikan dan aspirasi dengan baik. Persoalan RUU Omnibus Law merupakan salah satu perhatian nasional yang juga mendapat penolakan di berbagai daerah.

Menurutnya, DPRD secara aturan hanya punya fasilitas untuk menyampaikan aspirasi kepada DPR RI dan pemerintah pusat, bukan dalam posisi menetapkan sikap menolak atau menerima.

"Kita tidak bisa mengambil sikap secara kelembagaan, karena secara aturan, kita hanya menjamin aspirasi mereka sampai ke pusat," ungkapnya.

Dia memastikan, surat pengantar akan dikirim ke DPR RI besok, surat itu berisi sejumlah aspirasi mahasiswa. Supardi juga meminta mahasiswa untuk memahami posisi DPRD dalam masalah RUU Omnibus Law.

Koordinator aksi, Iqsan Guciano mengatakan, pihaknya menginginkan agar DPRD Sumbar menyatakan sikap menolak RUU Omnibus Law. Selain itu, mereka juga meminta agar setiap kebijakan berupa undang-undang agar mengikutsertakan masyarakat.

Ia mengaku tidak puas dengan respon DPRD, namun mereka memahami memang RUU Omnibus Law merupakan wewenang DPR RI.

"Tapi kita meminta pernyataan sikap, karena DPRD sebagai representasi masyarakat Sumbar, apakah menolak atau menerima," ucapnya.

Iqsan yang mewakili ratusan mahasiswa tersebut mengaku kecewa karena DPRD tidak menjelaskan apa sikap mereka. Mengenai apakah mereka akan melakukan aksi lanjutan, pihaknya akan membicarakan hal itu. (Rahmadi/ZE)

Baca Juga

Ketua DPRD Sumbar Supardi mengajak masyarakat adat yang terdiri dari ninik mamak, bundo kanduang alim ulama hingga cadiak panda,
Ketua DPRD Sumbar Ajak Masyarakat Adat Berkontribusi Menjawab Persoalan Sosial
Ketua DPRD Sumbar, Supardi mengungkapkan bahwa potensi besar Payakumbuh yang bisa dikembangkan adalah sektor kuliner. Memang, Payakumbuh
Bimtek WRSE Angkatan Terakhir, Ketua DPRD Sumbar: Kuliner Payakumbuh Harus Mendunia
Panitia Khusus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (Pansus LKPJ) Kepala Daerah Sumbar 2023 DPRD Sumbar, berkonsultasi dengan Direktorat
Optimalisasi Pelaksanaan Rekomendasi DPRD ke Kepala Daerah, Pansus LKPJ Konsultasi ke Kemendagri
Komisi I DPRD Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) dukung rencana pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Kabupaten Agam. Dengan adanya rencana
Komisi I DPRD Sumbar Kunjungan ke Agam, Pengajuan DOB Bisa Terealisasi Usai Pilkada
Ketua DPRD Sumatra Barat (Sumbar) Supardi mengajak kalangan akademisi untuk berkontribusi dalam mengawal proses Pilkada
Ketua DPRD Sumbar Ajak Akademisi Kawal Pilkada
Ketua DPRD Sumbar, Supardi mengharapkan perempuan di Payakumbuh harus mampu mandiri secara ekonomi. Selain untuk meningkatkan ekonomi keluarga
Ketua DPRD Sumbar: Perempuan Harus Kreatif untuk Peningkatan Ekonomi Keluarga