Tanggap Darurat Gempa Mentawai Diperpanjang, Pemkab Fokus Distribusi Bantuan

Tanggap Darurat Gempa Mentawai Diperpanjang, Pemkab Fokus Distribusi Bantuan

Penjabat (Pj) Bupati Kepulauan Mentawai Martinus Dahlan meninjau korban gempa. [Foto: Humas]

Langgam.id – Masa tanggap darurat diperpanjang pasca gempa berulang di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatra Barat (Sumbar). Gempa terkuat bermagnitudo 6,1 terjadi pada Minggu (11/9/2022).

Penjabat (Pj) Bupati Kepulauan Mentawai Martinus Dahlan mengatakan, tanggap darurat diperpanjang selama 21 hari. Pihaknya akan fokus mendistribusikan logistik bantuan ke pengungsian.

“Kemarin kan sudah ditetapkan tanggap darurat selama 21 hari atau sampai 19 September. Nah, sekarang diperpanjang lagi selama 21 hari ke depan,” kata Martinus, Senin (12/9/2022).

Ia mengungkapkan, diperpanjangnya masa tanggap darurat lantaran untuk mendistribusikan logistik bantuan membutuhkan waktu. Akses ke lokasi pengungsian hanya menggunakan jalur laut.

“Akses ke lokasi warga mengungsi tidak sama dengan daerah lain. Karena di Mentawai membutuhkan waktu, jalur laut,” katanya.

Martinus menyebutkan, stok logistik bantuan saat ini juga mulai menipis. Pihaknya berharap bantuan segera dikirim ke Tuapejat sehingga kemudian dapat didistribusikan ke pusat pengungsian.

“Setelah bantuan datang (di Tuapejat) segera disalurkan. Bahkan rencana akan mengunakan speed boat,” tuturnya.

Para pengungsi kebanyakan di Kecamatan Siberut Barat. Lokasi ini merupakan titik lokasi gempa terdekat, warga setempat sangat trauma dan masih bertahan di pengungsian.

Baca Juga: Khawatir Ada Susulan, Ini Imbauan BNPB ke Masyarakat Terkait Gempa Mentawai

Pasca gempa terjadi, warga masih takut untuk kembali ke rumah. Warga takut terjadi gempa susulan.

Baca Juga

Pemko Padang mengklaim tetap melakukan efesiensi anggaran, di tengah sorotan terhadap rencana renovasi rumah dinas wali kota Fadly Amran
Respon Pemko Perihal Alokasi Anggaran Rumah Dinas Fadly Amran di Tengah Kebijakan Efisiensi
Walikota Padang Fadly Amran.
Pemko Padang Batalkan Anggaran Renovasi Rumah Dinas Fadly Amran
pemerintah kota mengalokasi anggaran ratusan juta untuk memoles rumah dinas walikota Padang
Memoles Rumah Dinas Wali Kota Padang di Tengah Pemulihan Bencana
Miliaran Rupiah APBD untuk Fasilitas Pejabat, Walhi Soroti Arah Politik Anggaran Pemprov Sumbar
Miliaran Rupiah APBD untuk Fasilitas Pejabat, Walhi Soroti Arah Politik Anggaran Pemprov Sumbar
Dispora Sumbar Masih Kaji Lokasi Relokasi PKL GOR Agus Salim
Dispora Sumbar Masih Kaji Lokasi Relokasi PKL GOR Agus Salim
Sepanjang 2024, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumbar mengagendakan pemeriksaan saksi korupsi UIN Padang.
Korupsi UIN Padang, Tersangka DE Pejabat Kampus Penuhi Panggilan Kejaksaan