Stabilkan Harga Jual Gambir, Pemprov Sumbar Berencana Dirikan Perusda

Stabilkan Harga Jual Gambir, Pemprov Sumbar Berencana Dirikan Perusda

Gubernur Sumbar Mahyeldi bertemu dengan petani gambir di Istana Gubernur. (foto: Pemprov Sumbar)

Langgam.idGubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan, Pemprov Sumbar akan menjajaki kemungkinan keterlibatan pemerintah daerah dalam mengelola komoditas gambir. Salah satunya mungkin dengan mendirikan perusahaan daerah (perusda).

Menurut Mahyeldi, ada beberapa alternatif yang bisa dijajaki, misalnya dengan sistem resi gudang. "Pemerintah melalui perusda membeli gambir petani dengan harga yang wajar, kemudian baru bernegosiasi dengan pengusaha terkait harga," ujar Mahyeldi saat bertemu dengan petani gambir di Istana Gubernur, Selasa (29/6/2021).

Mahyeldi mengungkapkan, dengan upaya ini diharapkan harga jual petani bisa lebih stabil sehingga tidak perlu pusing lagi dalam hal pemasaran.

Ia menjelaskan, bahwa tidak akan ada yang dirugikan dengan kebijakan yang tengah dijajaki itu. Pihak-pihak yang selama ini mengambil gambir langsung dari masyarakat, bisa dibawa bergabung dengan perusda, sehingga tidak pula harus kehilangan mata pencariannya.

"Bank Nagari sebagai bank milik pemerintah daerah juga akan didorong untuk berperan dalam menunjang pendanaan dalam pengelolaan gambir tersebut," tutur Mahyeldi.

Mahyeldi menerangkan, bahwa beberapa hari lalu ia telah bertemu langsung dengan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia untuk membahas potensi investasi Sumbar. Dua hal yang akan dibantu adalah investasi industri berbasis kelapa dan gambir.

"Kita juga akan bertemu dengan Menteri BUMN. Potensi gambir ini juga akan dibawa dalam pertemuan itu guna dicarikan solusi yang bisa menguntungkan petani," sebutnya.

Mahyeldi mengatakan, salah satu yang diharapkan adalah bantuan mesin pengolahan gambir agar yang dijual tidak lagi bahan mentah, tetapi telah berbentuk produk turunan yang siap jual.

Ia menjelaskan, bahwa produksi gambir dunia hampir 50 persennya di Indonesia. Sebagian besar dari angka 50 persen itu berasal dari Sumbar.

Seharusnya potensi yang besar itu terang Mahyeldi, bisa meningkatkan perekonomian dan pertumbuhan ekonomi daerah. Hanya saja selama ini petani gambir tidak kompak sehingga bisa dikendalikan oleh pengusaha.

"Intinya itu petani harus kompak, jangan ada yang bermain. Mudah-mudahan ke depan negara bisa hadir untuk petani gambir untuk memberikan kesejahteraan," harapnya.

Wali Nagari Manggilang yang juga tergabung dalam Forum Peduli Petani Gambir Limapuluh Kota Ridwan mengatakan, selain sistem yang tengah dijajaki oleh pemerintah daerah itu, petani gambir juga butuh dukungan modal menjelang berproduksi. Hal itu diharapkan juga bisa menjadi pertimbangan.

Kepala Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Sumbar Syahrizal mengatakan, akan segera menindaklanjuti hasil audiensi tersebut untuk menjajaki semua kemungkinan untuk membantu petani gambir Sumbar.

Baca Juga

Permasalahan baru yang menimpa umat Islam yakni terkait daftar nama-nama ustadz kondang yang terdaftar dalam jaringan radikalisme.
Pergeseran Nilai Muhammadiyah Sumbar dalam Politik?
Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Sumbar, Bayu Aryadhi mengungkapkan bahwa konflik yang terjadi
BP2MI: Tidak Ada Pekerja Migran Indonesia dari Sumbar di Zona Konflik
BNNP Sumbar Gagalkan Penyelundupan Setengah Ton Ganja di Kabupaten Pasaman 
BNNP Sumbar Gagalkan Penyelundupan Setengah Ton Ganja di Kabupaten Pasaman 
Ahmad Hafidz
Nagari Creative Hub: Penggerak Ekonomi Masyarakat
Sebanyak 14 anggota DPR RI dan 4 anggota DPD RI terpilih asal Sumatra Barat untuk periode 2024-2029 telah dilantik pada 1 Oktober 2024
Harta Kekayaan Anggota DPR dan DPD Asal Sumbar: Mulyadi Terkaya, Cerint Iralloza Terendah
Menteri BUMN Erick Thohir telah menyetujui pengalihan lahan PT Kereta Api Indonesia (KAI) untuk pengembangan RSUP M Djamil Kota Padang.
Flyover Sitinjau Lauik Segera Dibangun, Andre: Pemenang Lelang Diumumkan 7 Oktober 2024