Langgam.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatra Barat (Sumbar) menetapkan pasangan calon nomor urut 4 Mahyeldi-Audy Joinaldy sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih hasil Pilkada 2020. Surat Keputusan (SK) itu langsung diantarkan ke DPRD Sumbar.
Penetapan itu dilakukan dalam rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon terpilih pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumbar tahun 2020 di Grand Inna Padang, Jumat (19/2/2021). Penetapan tertera dalam SK Nomor 36/PL.02.7-BA/13/KPU-Prov/II/2021.
Ketua KPU Sumbar Yanuk Sri Mulyani bersama rombongan mengantarkan langsung hasil pleno penetapan SK gubernur dan wakil gubernur terpilih ke DPRD Sumbar. SK diterima langsung oleh Ketua DPRD Sumbar Supardi.
"Kita menyerahkan berita acara dan SK penetapan calon terpilih ke DPRD dalam rangka untuk pengusulan ke Kemendagri," katanya.
Menurutnya, tugas KPU Sumbar sudah selesai dengan adanya penetapan pasangan calon terpilih. Selanjutnya DPRD Sumbar yang akan meneruskan ke Kemendagri untuk pelantikan menjadi gubernur dan wakil gubernur definitif.
Baca juga: KPU Sumbar Tetapkan Mahyeldi-Audy Sebagai Gubernur dan Wagub Terpilih
Sementara itu, Ketua DPRD Sumbar Supardi mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti putusan KPU Sumbar dengan mengadakan rapat paripurna. Rapat paripurna digelar pada Selasa (23/2/2021) atau Rabu (24/2/2021) mendatang.
"Senin (22/2/2021) besok Bamus menggelar rapat kembali. Kemudian setelah itu, Selasa kita kita gelar rapat paripurna," katanya.
Lewat paripurna terang Supardi, artinya mengumumkan kepada masyarakat siapa pemenang pilgub. Keesokaan harinya, Rabu (24/2/2021) atau Kamis (25/2/2021) hasil rapat paripurna bisa dikirimkan ke Kemendagri. Kemudian proses berada di tangan Kemendagri untuk kemudian dilantik.
"Saya kira prosesnya tidak bakal lama, sekitar seminggu atau dua minggu hasilnya keluar nanti itu," katanya.
Supardi juga mengucapkan terima kasih pada KPU Sumbar, karena sudah menyelenggarakan pilkada dengan sukses dan menghasilkan gubernur dan wakil gubernur terpilih.
Dia berharap bersama gubernur baru nantinya diharapkan bisa mengevaluasi kebijakan gubernur sebelumnya, mana yang bisa dilanjutkan, maka dilanjutkan. Kalau tidak penting, maka dihentikan.
"Kemudian gubernur baru harus punya inovasi, karena tantangan kita cukup berat ke depan sebab masih ada covid-19. Terutama bagaimana inovasi pertumbuhan ekonomi masyarakat meningkat, tidak hanya di atas kertas saja," katanya. (Rahmadi/yki)
