Sejumlah Mahasiswa Demo Lagi Soal Dana Covid-19, Minta Kapolda Sumbar Dicopot

Sejumlah Mahasiswa Demo Lagi Soal Dana Covid-19, Minta Kapolda Sumbar Dicopot

Demo mahasiswa di depan Mapolda Sumbar. (foto: Irwanda/langgam.id)

Langgam.id – Belasan mahasiswa kembali melakukan aksi unjuk rasa untuk mempertanyakan perkembangan kasus dugaan penyelewengan dana covid-19 di Sumatra Barat (Sumbar). Mahasiswa ini tergabung dalam Pergerakan Milenial Minang (PMM).

Aksi kali ini berpusat di depan Polda Sumbar, Jumat (16/4/2021) sore. Mereka meminta pihak kepolisian mengusut tuntas dan menangkap pelaku dibalik kasus dugaan korupsi tersebut.

Dari aksinya, Mahasiswa ini membawa berbagai macam spanduk bertuliskan: “Polda Sumbar mandul, akan kami goyang terus. Tidak ada yang boleh berdamai dengan praktek, tangkap”.

Melalui spanduknya, mahasiswa ini juga menilai penegak hukum gagal mengusut korupsi dana covid-19 di Sumbar. Bahkan mereka meminta Kapolda Sumbar yaitu Irjen Pol Toni Harmanto dicopot.

“Ini sudah Aksi kita ketiga. Tapi kasus ini tidak ada kejelasan apa-apa. Kita tidak tau apakah dia bekerja,” sorak salah seorang orator dalam aksi.

“Copot Kapolda Sumbar, tidak ada Kapolda Sumbar yang mandul. Sudah dua bulan lebih. Polda Sumbar baru memanggil saksi,” sambungnya.

Seperti diketahui, BPK RI menemukan dugaan penyelewengan dana untuk penanganan covid-19 di Sumbar berupa pengadaan barang hand sanitizer. Ada dana sekitar Rp49 miliar yang dicurigai.

Polda Sumbar kemudian mulai melakukan penyelidikan terkait dugaan penyelewengan dana covid-19 tersebut. Sejumlah saksi dalam kasus ini telah diperiksa untuk dimintai keterangan.

Terbaru pemeriksaan dilakukan kepada Kepala Pelaksana (Kalaksa) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumbar, Erman Rahman berikut dengan bendaharanya. (Irwanda/ABW)

Baca Juga

Walikota Padang, Fadly Amran.
Pemko Padang Siapkan Opsi Relokasi bagi Warga Kuranji yang Tinggal di Area Rawan Banjir
Kemenhaj Provinsi Sumatera Barat akan terus memperkuat pengawasan terhadap travel umrah yang belum mengantongi izin operasional.
Kemenhaj Sumbar Akan Tindak Tegas Travel Umrah Tak Berizin
Mitigasi Banjir, Pemko Padang  Segera Normalisasi Sungai 
Mitigasi Banjir, Pemko Padang  Segera Normalisasi Sungai 
Kewajiban Sipangka Tol dan Hak Publik untuk Tahu
Kewajiban Sipangka Tol dan Hak Publik untuk Tahu
5 Anggota DPR RI Asal Sumbar Belum Lapor LHKPN 2025, dari Andre Rosiade hingga Rahmat Saleh
5 Anggota DPR RI Asal Sumbar Belum Lapor LHKPN 2025, dari Andre Rosiade hingga Rahmat Saleh
LBH Padang Soroti Temuan BPK Rp704 Juta pada Proyek Gedung MUI
LBH Padang Soroti Temuan BPK Rp704 Juta pada Proyek Gedung MUI