“Sekarang saya tinggal datang ke sini. Material sudah tersedia, tinggal muat. Tidak perlu waktu lama,” katanya.
Rido membeli material dari kelompok Oktavianus dengan harga Rp90.000 per meter kubik. Hari itu, ia membawa enam meter kubik—satu truk penuh. Material itu akan ia bawa ke Singkarak, dijual kepada orang-orang yang sedang membangun pondasi rumah, atau ke proyek-proyek pembangunan kecil.
“Satu truk bisa saya jual Rp1.200.000. Nanti hasil penjualan dibagi lagi: untuk gaji saya sebagai sopir, setoran ke pemilik truk, dan biaya minyak solar,” jelasnya.
Rantai ekonomi darurat ini bergerak cepat. Setiap hari, setidaknya dua hingga lima truk hilir mudik dari Jorong Munggu Tanah mengangkut material sisa galodo. Uang berputar dari tangan sopir ke tangan warga, lalu dari tangan warga kembali ke lahan mereka sendiri dalam bentuk biaya pemulihan sawah.
“Ini sama-sama menguntungkan. Warga dapat uang, pemilik lahan sawahnya jadi bersih tanpa keluar biaya, saya juga dapat muatan mudah,” kata Rido.
Menanti Pemulihan Lahan
Sementara itu, Wakil Bupati Solok Chandra menyampaikan keprihatinannya atas kondisi masyarakat yang terdampak. “Ekonomi masyarakat terganggu karena masih ada yang gagal tanam dan panen musim ini,” ujarnya.
Candra menyebutkan, Dinas Sosial telah menyalurkan bantuan biaya hidup bagi masyarakat terdampak. “Kurang lebih Rp8 juta per kepala keluarga untuk masyarakat yang terdampak,” sebutnya.
Namun, ia mengakui bahwa proses pemulihan lahan pertanian masih jauh dari kata selesai. Pihaknya berkeinginan agar pengolahan lahan yang belum dilaksanakan bisa dikebut, begitu pula rehabilitasi untuk lahan rusak sedang agar bisa segera ditanami kembali.
Candra juga mendorong masyarakat untuk sementara waktu membuat usaha mikro, kecil, dan menengah. Rencananya, sektor UMKM ini akan dibantu melalui Kementerian Koperasi atau Dinas Perdagangan.
Terkait aktivitas pemanfaatan material galodo di sawah-sawah yang tertimbun, Chandra menegaskan bahwa hal itu secara aturan dilarang. “Sudah disurati ke Kejaksaan Negeri, kemudian oleh Dinas ESDM Provinsi bahwa tidak boleh menambang di daerah terdampak. Ini sudah disosialisasikan ke camat dan wali nagari,” tegasnya.
Namun, ia juga memberi ruang bagi realitas di lapangan. “Kalaupun ada, silakan sesuai aturan yang berlaku,” tambahnya.
Di sisi lain, Candra mengaku sudah menginstruksikan camat dan wali nagari di wilayah terdampak untuk berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai untuk mempercepat pembangunan bronjong dan normalisasi sungai. Sebab, sedimentasi di lokasi terdampak sudah sangat tinggi.
“Saya sebetulnya sudah malu dengan masyarakat. Hampir tiap saat saya sampaikan ke atas, tetapi dinamika orang-orang di atas cukup berat. Akhirnya, masalah masyarakat belum terselesaikan,” ucapnya. (FIX)
