Realisasi Dana Desa di Pesisir Selatan Capai Rp 34 Miliar Hingga Maret 2022

Realisasi Dana Desa di Pesisir Selatan Capai Rp 34 Miliar Hingga Maret 2022

Kabid Pemerintahan Nagari pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pesisir Selatan Loli Nofita. [Foto: Kominfo]

Berita Pesisir Selatan – berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini: Realisasi Dana Desa di Pesisir Selatan Capai Rp 34 Miliar Hingga Maret 2022.

Langgam.id – Realisasi dana desa (DD) di Kabupaten Pesisir Selatan mencapai Rp 34 miliar hingga Maret 2022. Atau, sebesar 21 persen dari total anggaran tahun ini.

Kepala Bidang Pemerintahan Nagari pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalaian Penduduk dan Keluarga Berencana Loli Nofita mengatakan, total alokasi DD Pesisir Selatan tahun 2022 sebesar Rp 161 miliar.

“Dana desa ini bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara, red). Sedikit lebih rendah jika dibandingkan dengan alokasi anggaran tahun 2021,” kata Loli Nofita.

Dijelaskan, pada tahun 2021, alokasi DD di Pesisir Selatan sebesar Rp 169 miliar. Sementara tahun ini hanya Rp 161 miliar atau berkurang sebesar Rp 8 miliar.

DD tersebut akan dimanfaatkan oleh 182 nagari sesuai peruntukkan masing-masing. “Sebab, di tengah pandemi Covid-19 ini juga terdapat sejumlah program yang harus dilaksanakan oleh pemerintah nagari,” katanya.

Pemanfaatan DD, lanjutnya, untuk program ketahanan pangan dan hewani yang akan menghabiskan anggaran sebesar 20 persen. Selanjutnya, program Bantuan Langsung Tunai (BLT).

“BLT ini, alokasi anggaran terbesar, yaitu 40 persen. Dilanjutkan dengan program percepatan penanganan Covid-19 sebesar 8 persen,” tutur Loli.

Dari hitungan tersebut, 68 DD bakal digunakan untuk tiga program yang telah ditetapkan pemerintah. Sementara, sisanya sebesar 32 persen dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan prioritas di tiap nagari.

Selain DD yang bersumber dari APBN, tahun ini, alokasi ADD yang bersumber dari APBD juga mengalami penurunan.

“Tahun lalu, ADD mencapai Rp 81 miliar. Tahun 2022 berkurang menjadi Rp 79 miliar,” katanya.

Diketahui, sebelumnya, Kasi Intel Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan Riko ZA Musti mengingatkan agar pemerintah nagari lebih berhati-hati menggunakan DD. Anggaran harus tepat sasaran sehingga tidak menjadi persoalan hukum di kemudian hari.

Baca juga: Jelang Ramadhan, Muslim di Pesisir Selatan Laksanakan Puasa Nisfu Syaban

“Kami mengimbau agar pemanfaatan DD sesuai peruntukkan. Jangan diselewengkan,” tuturnya.

Dapatkan update berita Pesisir Selatan – berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini dari Langgam.id. Mari bergabung di Grup Telegram Langgam.id News Update, caranya klik https://t.me/langgamid, kemudian join. Anda harus instal aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca Juga

Kapolda Sumbar, Irjen Pol Gatot Tri Suryanta memimpin patroli ke sejumlah titik rawan tawuran dan balap liar di Kota Padang pada Jumat
Sertijab Kapolda Sumbar Masih Tunggu Jadwal Mabes Polri
Demo masyarakat Kasang di Ombudsman menuntuk tindaklanjut laporan dugaan maladministrasi oleh Gubernur Sumbar dalam pemberian izin tambang adesit.
Demo Ombudsman, Masyarakat Kasang  Desak Gubernur Mahyeldi Diperiksa Terkait Izin Tambang Andesit
Kerangka besi bangunan hotel di simpadan sungai Batang Anai, Lembah Anai, Kabupaten Tanah Datar.
Walhi Desak Pemprov Sumbar Segera Bongkar Bangunan di Lembah Anai
Kasus Dosen Poltekkes Padang Jatuh dari Lantai III, Polisi Cek CCTV 
Kasus Dosen Poltekkes Padang Jatuh dari Lantai III, Polisi Cek CCTV 
Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2022, BI Sumbar Bawa Rp 5,9 Miliar ke Mentawai
Pengusaha Dapur MBG di Pesisir Selatan Polisikan Yayasan dan Pemilik Lahan, Klaim Rugi Rp1 Miliar
Pemerintah Kota Padang mengajukan pengadaan 1.540 unit tablet Android senilai Rp3 miliar dalam APBD Kota Padang 2026. Ilustrasi Canva
Pemko Padang Anggarkan Rp3 Miliar Lebih Beli 1.500 Tablet Android