Pupuk Subsidi Langka di Sumbar, Kadis TPHP Sebut Sudah Tahunan

Berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini: Kadis TPHP, Syafrizal sebut kelangkaan pupuk subsisi di Sumbar sudha tahunan.

Langgam.id - Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan (TPHP) Sumatra Barat (Sumbar) Syafrizal, mengatakan kelangkaan pupuk subsidi merupakan kejadian berulang tiap tahunnya. Hal itu disebabkan karena kuota pupuk bersubsidi untuk Sumbar tak sebanding dengan kebutuhan petani.

“480.000 ton kebutuhan, sementara yang disediakan pemerintah hanya 183.000 ton,” ujar Syafrizal kepada langgam.id, Senin (9/5/2022).

Kelangkaan, kata Syafrizal, juga disebabkan karena keterlambatan distributor dan masa tanam petani tidak sesuai dengan masa kedatangan pupuk. Di tengah kelangkaan pupuk subsidi itu, menurut Syafrizal, pupuk organik juga tka bisa sepenuhnya diandalkan.

“Pupuk organik ini hanya sebagai pelengkap saja ketika terjadi kekurangan pupuk anorganik,” ungkapnya.

Dikatakan Sayfrizal, pemerintah telah mendirikan 150 Unit Pengelolaan Pupuk Organik (UPPO) yang tersebar di Sumbar. Namun, sejauh ini, menurut dia, penggunaan pupuk organik belum jadi prioritas.

“Tahun ini sudah ada dua perusahaan yang mendaftar untuk produksi pupuk organik. Namun masih perlu dilakukan demonstrasi dan uji coba,” jelasnya.

Selain itu, Syafirzal mengatakan, bahwa penggunaan pupuk organik belum terukur dibanding pupuk kimia. Sebab, kata dia, selama ini masyarakat sudah terbiasa akan hasil yang diberikan dari pupuk kimia.

Ia melanjutkan, perusahaan yang mengembangkan pupuk organik di Sumbar masih minim. “Tahun ini baru ada dua yang mendaftar, tapi harus didemonstrasikan dulu sebelum disebar ke masyarakat,” ucapnya.

Adapun pengolahan batu bara menjadi pupuk organik baru terdapat di Kabupaten Pesisir Selatan. “Tapi tetap saja pupuk organik masih dijadikan pelengkap bagi pupuk anorganik,” paparnya.

Sementara itu, Ketua Serikat Petani Indonesia (SPI) Sumbar Rustam menilai, Sumbar punya potensi besar dalam menghasilkan pupuk organik. “Sumber daya kita cukup memadai dan ini sangat sejalan dengan upaya menciptakan agriekologi,” ujar Rustam.

Pemerintah, kata Rustam, harus bisa mengubah pola pikir petani dalam melihat pupuk organik. Sebab, selama ini mayoritas petani hanya mengenal pupuk kandang sebagai pupuk organik.

“Padahal pupuk kadang hanya satu jenis dari sekian banyak jenis pupuk organik yang ada,” jelasnya.

Baca juga: Tanggapi Saran Mahyeldi Soal Pupuk Organik, SPI Sumbar: Ini Bukan Programatik, Tapi Gerakan

Rustam menambahkan, dengan menjadikan penggunaan pupuk organik sebagai gerakan, diharapkan dapat menciptakan keberlangsungan pertanian yang sejalan dengan kelestarian lingkungan.

“Ini adalah upaya serius. Sebab selama 40 tahun petani sudah dimanjakan dengan subsidi pupuk dari pemerintah,” katanya.

Dapatkan update berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini dari Langgam.id. Mari bergabung di Grup Telegram Langgam.id News Update, caranya klik https://t.me/langgamid, kemudian join. Anda harus instal aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca Juga

Wakil Ketua Komnas Perempuan Dahlia Madani
Komnas Perempuan Soroti Pemprov Sumbar Tak Miliki Layanan Rumah Aman 
Miko Kamal
Tugas Penting Menunggu Kadis Pendidikan Baru
Ombudsman Sumbar dalami laporan dugaan maladministrasi terkait pemindahan tenaga honorer Dinas Koperindag Kabupaten Solok.
Kisruh Pemindahan Honorer Pemkab Solok hingga Tak Diusulkan PPPK, Ombudsman Sumbar Ungkap Kejanggalan
Desa Wisata Nagari Adat Sijunjung, Kabupaten Sijunjung. Foto/Kemenpar.go.id
Data BPS: Kunjungan Wisatawan Asal Singapura ke Sumbar Meningkat Tajam
Nobar dan diskusi AJI Padang bersama Interes dengan tema Tetap Kritis dalam Ancaman Serangan Digital” di Kantor AJI Padang, Selasa (19/8). Foto : AJI Padang
Nobar AJI-Interes: Serangan Digital Masih Mengancam Aktivis di Sumbar
Ilustrasi Karhutla
BPBD Padamkan Karhutla 4 Hektar di Tanah Datar, Dekat Pemukiman