Langgam.id - Pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyiapkan sejumlah solusi penanganan bencana banjir lahar dingin dan tanah longsor yang menerjang sejumlah daerah di Sumatra Barat, Sabtu (11/5) lalu. Solusi tersebut dihadirkan menyusul dampak kerusakan yang diakibatkan dari bencana tersebut tergolong besar.
Hal ini disampaikan Kepala BNPB Letnan Jenderal TNI Suharyanto, usai meninjau enam titik lokasi terdampak yakni Bukikbatabuah Kabupaten Agam, Pandai Sikek Sepuluh Kota, Lubuk Mata Kuciang, Lembah Anai, Simpang Manunggal, dan Jorong Panti Kabupaten Tanah Datar. Peninjauan tersebut dilakukan pada hari kedua kunjungan kerja Kepala BNPB, Selasa (14/5).
Suharyanto menyampaikan, pemerintah menargetkan proses penanganan darurat dapat berjalan optimal dan cepat. Sehingga lokasi terdampak dapat segera pulih dan kembali normal.
Sementara itu, data mutakhir berdasarkan laporan Pusat Pengendalian dan Operasi (Pusdalops) BNPB hari ini per pukul 18.35 WIB, jumlah korban meninggal dunia tercatat 58 orang, sementara korban hilang bertambah dari 27 menjadi 35 orang dalam pencarian. Selain itu, untuk keluarga terdampak berjumlah 1.543 KK dan 33 orang mengalami luka-luka. Pusdalops dan BPBD setempat masih terus melakukan pengkajian dan pemutakhiran data menyusul masih dilaksanakannya proses pencarian dan evakuasi korban.
"Hari ini kami meninjau empat lokasi, besok baru rencananya ke pengungsian. Masih dalam kondisi tanggap darurat, sehingga pertama kami ingin pastikan di lokasi terdampak ini agar kondisi kembali normal jadi alat berat kita ingin memastikan sudah bergerak," ujar Suharyanto, saat meninjau lokasi terdampak di Bukikbatabuah, Kabupaten Agam.
Selanjutnya, ia menyampaikan, selain pengerahan alat berat untuk membantu menormalisasi kondisi dan pembersihan material banjir dan longsor di area permukiman, ia juga mendorong agar terus dilakukan pendataam terhadap rumah, yang mengalami kerusakan baik rusak berat, rusak sedang, dan rusak ringan.
"Hari ini ada empat lokasi untuk kami lihat langsung agar kemudian bisa ditentukan langkah-langkah selanjutnya. Juga dilakukan pendataan kerusakan mulai dari rumah, fasos, fasum agar bisa segera ditindaklanjuti untuk diperbaiki dalam jangka pendek, menengah, dan jangka panjang," tambahnya.
Rencana Relokasi Rumah Terdampak
Selain perbaikan sarana dan prasarana, pemerintah juga terus mengupayakan penanganan terbaik bagi para warga yang rumahnya mengalami kerusakan akibat bencana banjir tersebut. Salah satu alternatif yang disiapkan adalah dengan cara relokasi rumah khususnya yang rusak dan berada di dekat aliran sungai.
Adapun untuk rumah yang mengalami kerusakan akan diberikan bantuan stimulan rumah rusak dengan rincian nilai di antaranya Rp.60 juta untuk rusak berat, Rp.30 juta untuk rusak sedang, dan Rp.15 juta untuk rusak ringan.
"Untuk relokasi kami sedang asesmen, kami sudah memberikan rekomendasi di tahap transisi rehabilitasi rekonstruksi apakah ada relokasi, kalau ada relokasi maka pemerintah daerah menyiapkan lahan dan pemerintah pusat yang akan bangun. Bila tidak direlokasi, maka kami akan siapkan opsi lain seperti perbaikan," jelas Suharyanto.
Upaya-upaya yang dilakukan sebagai percepatan penanganan darurat yang dilakukan oleh pemerintah bersama para stakeholder terkait ini bertujuan agar masyarakat dapat kembali memulai kehidupan dan penghidupannya sesegara mungkin. "Rata-rata status tanggap darurat ini kan 14 hari, ini waktu yang cukup panjang jadi kita ingin melaksanakan secepat mungkin dari darurat ke rehabilitasi karena 14 hari ini bagi masyarakat cukup lama," tandas Suharyanto. (*/Yh)
