Musyawarah Sengketa di Bawaslu Sumbar, Tim Fakhrizal-Genius Umar Bawa 10 Saksi

Sidang musyawarah sengketa Fakhrizal-Genius dengan KPU Sumatera Barat di Bawaslu Sumbar. (Foto: Rahmadi/ICA)

Sidang musyawarah sengketa Fakhrizal-Genius dengan KPU Sumatera Barat di Bawaslu Sumbar. (Foto: Rahmadi/ICA)

Langgam.id - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melanjutkan musyawarah sengketa pemilu antara tim bakal calon gubernur dan wakil gubernur Sumbar jalur independen, Fakhrizal-Genius Umar dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumbar.

Musyawarah sengketa dilaksanakan di Kantor Bawaslu Sumbar, Kota Padang, Selasa (11/8/2020). Musyawarah kali ini beragendakan pembuktian dengan menghadirkan sejumlah saksi.

Baca juga: Musyawarah Sengketa di Bawaslu Sumbar, Tim Fakhrizal-Genius Sebut KPU Tak Jalankan Protap Verifikasi

Kuasa Hukum Fakhrizal-Genius Umar Virza Benzani mengatakan, pihaknya menghadirkan 10 orang saksi yang terdiri dari Leison Officer (LO). Menurutnya, ada 15 saksi yang disiapkan, namun mereka berhalangan hadir. Setiap saksi yang dihadirkan dinilai telah sesuai untuk membuktikan dalil-dalil yang diajukan dalam permohonan.

"Keterangan saksi telah sesuai dengan alasan hukum yang kita ajukan dalam permohonan, sehingga kita membuktikan bahwa apa yang kita sampaikan didukung oleh alat bukti salah satunya keterangan saksi," katanya.

Dia berharap, Bawaslu Sumbar masih memberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi yang belum dapat hadir. Dilihat dari 12 hari harus ada keputusan, menurutnya masih ada kesempatan menghadirkan saksi lain dalam waktu tambahan.

Dia berharap, dari kesaksian ini dapat membuktikan alasan kenapa memberikan permohonan sengketa. Mereka adalah orang yang dapat memberikan keterangan faktual di lapangan.

Salah satu permasalahan yang ingin dibuktikan adalah tidak adanya KPU lewat Panitia Pemungutan Suara (PPS) mengumpulkan pendukung, padahal itu wajib dilaksanakan. Tugas mengumpulkan pendukung bukan tugas dari tim Fakhrizal-Genius Umar.

"Itu adalah kewajiban PPS dalam aturannya, bukan tim sukses, orang-orang yang belum diverifikasi dikumpulkan petugas KPU," katanya.

Saksi juga memberikan keterangan bahwa, verifikasi dilakukan banyak tidak sesuai dengan peraturan KPU. Contohnya tim PPS hanya melakukan tugas selama 2 hari padahal diberikan waktu 14 hari.

Kalau pun persoalan honor kurang, itu bukan urusan tim sukses. Negara sudah menyediakan anggaran untuk melaksanakan itu. PPS boleh bekerja selama lebih dari dua hari dalam waktu 14 hari kerja.

"Tadi saksi hanya menandatangani SPJ untuk 2 hari, ini kan terbukti bahwa mereka hanya bekerja 2 hari, sedangkan PPS boleh bekerja lebih 2 hari, memang benar faktanya di lapangan," katanya.

Sementara Komisioner KPU Sumbar Divisi Hukum Yanuk Sri Mulyani mengatakan, pihaknya baru mendengarkan saksi dari pemohon. Sementara saksi dari KPU Sumbar sebagai termohon belum menyampaikan kesaksian.

"Baru berjalan saksi pemohon, saksi mereka banyak, kita nanti juga sampaikan nanti saksi, kita punya 4 orang saksi nanti," katanya.

Baca juga: KPU Mangkir, Musyawarah Perdana Sengketa Pemilu di Bawaslu Sumbar Dilanjutkan Besok

Saksi yang dihadirkan terdiri dari satu komisioner KPU Padang Pariaman, dan 3 orang petugas PPS di Kota Padang. Sejauh ini keterangan yang diberikan saksi pemohon menurutnya sesuai pengalamannya di lapangan.

"Kita juga ikut menggali persoalan yang dimasalahkan saksi pemohon, ini yang nanti kita tambahkan dari kesimpulan kita nantinya," ujarnya. (Rahmadi/ICA)

Baca Juga

PSU DPD RI, KPU Sumbar Mulai Distribusikan Kotak dan Surat Suara
PSU DPD RI, KPU Sumbar Mulai Distribusikan Kotak dan Surat Suara
Desain surat suara untuk PSU pada 13 Juli 2024 nanti sudah disetujui oleh 16 calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dapil Sumbar.
Desain Surat Suara PSU DPD RI Sumbar Sudah Disetujui, KPU: Segera Dikirim ke Percetakan
KPU Sumbar resmi menetapkan 65 calon anggota DPRD Sumatra Barat terpilih pada Pemilu serentak 2024 pada rapat pleno yang digelar Jumat
KPU Tetapkan 65 Anggota DPRD Sumbar Terpilih, Ini Nama-namanya
MK memerintahkan kepada KPU untuk melakukan PSU pemilihan umum calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Tahun 2024 Provinsi Sumatra Barat.
Raih Suara Terbanyak, Ini Tanggapan Cerint Irallozza Tasya Soal PSU Anggota DPD Sumbar
Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan KPU melakukan pemungutan suara ulang (PSU) untuk pemilihan calon anggota DPD di Sumbar
PSU DPD Sumbar Diulang Usai MK Kabulkan Gugatan Irman Gusman, Begini Respons KPU
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian mengatakan bahwa tidak ada ada perubahan waktu terkait penyelenggaraan Pilkada
Pilkada Sumbar Dipastikan Nihil Calon Perseorangan