Langgam.id – Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sumatra Barat (Sumbar) menggelar aksi demonstrasi di halaman Gedung DPRD provinsi setempat, Senin (15/6/2026). Massa mulai datang sekitar pukul 15.15 WIB dengan membawa sejumlah tuntutan mereka.
Pantauan Langgam.id di lokasi, mahasiswa datang menggunakan beberapa kendaraan pikap. Mereka membawa spanduk berbagai tulisan tuntutan hingga keranda jenazah.
Setibanya di halaman DPRD Sumbar, mahasiswa langsung menggelar aksi dan menyampaikan orasi dari atas kendaraan yang dijadikan mimbar lapangan.
Baca juga: Pedagang Mulai Padati Kawasan DPRD Sumbar Jelang Aksi Demo Mahasiswa
Aksi tersebut diikuti oleh mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Sumbar, di antaranya UIN Imam Bonjol Padang, Universitas Andalas, Universitas Negeri Padang, Universitas Perintis Indonesia dan Universitas Taman Siswa Padang.
Perwakilan koordinator aksi, Diki Dermawan, mengatakan terdapat sejumlah tuntutan yang dibawa mahasiswa dalam demonstrasi tersebut. Salah satunya, meminta pemerintah menghentikan pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Kami menuntut pemerintah menghentikan pemborosan APBN yang dinilai tidak berpihak pada kebutuhan mendesak masyarakat,” kata Diki.
Selain itu, mahasiswa juga menuntut pemerintah menghentikan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG hingga Koperasi Desa Merah Putih.
Menurut Diki, kedua program tersebut perlu dievaluasi secara menyeluruh karena dinilai belum menjawab persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat.
“Kami juga menyuarakan penolakan terhadap revisi Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia. Kami meminta pemerintah menghentikan pembahasan revisi regulasi tersebut,” ujarnya.
Diki mengungkapkan, mahasiswa turut mendesak pemerintah mengambil langkah konkret dan terukur untuk memperkuat nilai tukar rupiah serta menjaga stabilitas ekonomi nasional guna melindungi daya beli masyarakat.
“Tidak hanya itu, Aliansi BEM Sumbar juga meminta Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengakui serta bertanggung jawab atas berbagai persoalan yang mereka nilai sebagai kegagalan tata kelola pemerintahan,” ungkapnya. (WAN)
