Mahyeldi Temui Mahfud MD Bahas Monumen Bela Negara yang Terbengkalai

Museum PDRI

Monumen Bela Negara / Museum PDRI di Jorong Aia Angek, Nagari Koto Tinggi, Kecamatan Gunung Omeh, Kabupaten Limapuluh Kota, Sumatera Barat, kondisinya terlantar. Pembangunan yang dimulai tahun 2012, beberapa tahun terakhir hingga saat ini terhenti karena persoalan anggaran dan melemahkan komitmen dari instansi yang bersepakat sejak awal. Foto: Yose

Langgam.id - Gubernur Sumatra Barat (Sumbar) Mahyeldi bertemu Menko Polhukam Mahfud MD untuk membahas kelanjutan pembangunan Monumen Bela Negara yang terbengkalai. Pertemuan itu fokus membahas Inpres terkait pembangunan monumen tersebut.

“Dengan pertemuan hari ini yang dikoordinasikan oleh Kantor Menko Polhukam untuk membahas Inpres agar sungguh-sungguh terlaksana secara dengan melibatkan para kementerian dan lembaga terkait,” kata Mahyeldi seperti dikutip dari laman resmi Pemprov Sumbar, Kamis (4/3/2021).

Baca juga: Rp32 Miliar Turun, Pembangunan Monumen PDRI di Limapuluh Kota Dilanjutkan

Monumen itu rencananya dibangun di Nagari Koto Tinggi, Kecamatan Gunung Omeh kabupaten Lima Puluh Kota. Sejak 2012 pembangunan monumen itu terhenti.

Selain monumen itu, sejumlah tugu untuk mengenang Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) rencananya juga akan dibangun di Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota, Kota Bukittinggi dan Bidar Alam Kabupaten Solok Selatan.

Mahyeldi menyebut masyarakat Sumbar ingin monumen itu segera diselesaikan. Warga bahkan telah menghibahkan tanah 50 hektare untuk pembangunan itu.

Terkait pembangunan monumen itu, Mahfud menilai perlunya keseriusan dari kementerian terkait. Dia menyebut rencana itu bukan merupakan pembangunan yang sifatnya bersekala kecil.

"Tetapi merupakan sebuah pembangunan monumen yang sifatnya nasional," kata Mahfud. (*ABW)

Baca Juga

Wakil Ketua Komnas Perempuan Dahlia Madani
Komnas Perempuan Soroti Pemprov Sumbar Tak Miliki Layanan Rumah Aman 
Miko Kamal
Tugas Penting Menunggu Kadis Pendidikan Baru
Ombudsman Sumbar dalami laporan dugaan maladministrasi terkait pemindahan tenaga honorer Dinas Koperindag Kabupaten Solok.
Kisruh Pemindahan Honorer Pemkab Solok hingga Tak Diusulkan PPPK, Ombudsman Sumbar Ungkap Kejanggalan
Desa Wisata Nagari Adat Sijunjung, Kabupaten Sijunjung. Foto/Kemenpar.go.id
Data BPS: Kunjungan Wisatawan Asal Singapura ke Sumbar Meningkat Tajam
Nobar dan diskusi AJI Padang bersama Interes dengan tema Tetap Kritis dalam Ancaman Serangan Digital” di Kantor AJI Padang, Selasa (19/8). Foto : AJI Padang
Nobar AJI-Interes: Serangan Digital Masih Mengancam Aktivis di Sumbar
Ilustrasi Karhutla
BPBD Padamkan Karhutla 4 Hektar di Tanah Datar, Dekat Pemukiman