Langgam.id - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang sebagai kuasa hukum drg Romi Syofpa Ismael masih menunggu langkah konkrit pemerintah memenuhi hak-hak kliennya. Bila solusi masih wacana, LBH tetap ajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Direktur LBH Padang Wendra Rona Putra mengakui ada perhatian dari pemerintah pusat untuk menyelesaikan persoalan drg Romi. Namun, tim hukum drg Romi kata terlebih dulu ingin mencermati solusi yang ditawarkan pemerintah nanti.
"Saya tidak mengerdilkan upaya yang dilakukan pemerintah saat ini yang mengklaim persoalan ini selesai. Tapi kita harus lihat dulu seberapa besar pemerintah berkomitmen memenuhi hak-hak drg Romi," katanya, Jumat (2/8/2019).
Ia menyebut rencana tim hukum drg Romi menggugat ke PTUN tetap akan dilakukan seandainya solusi yang ditawarkan pemerintah terhadap pemulihan hak drg Romi tidak konkrit. Pihaknya menunggu solusi seperti apa yang nantinya akan diputuskan pemerintah.
Sambil menunggu itu, tim hukum tetap mengumpulkan amunisi dengan mengumpulkan sejumlah informasi dan bahan yang didapatkan dalam beberapa hari belakangan ini.
"Karena solusi yang menguap masih dalam bentuk gagasan dan wacana. Belum ada langkah konkrit," ujarnya.
Ia berharap pemerintah memulihkan status drg Romi sebagai lulusan CPNS 2018 agar dilakukan tahun ini. Ia melihat ada kemungkinan pemerintah akan meluluskan drg Romi dalam formasi khusus tapi pada periode CPNS 2019.
Wendra tak ingin drg Romi menunggu lagi selama setahun untuk diangkat menjadi CPNS karena haknya adalah sebagai lulusan CPNS 2018.
Sebelumnya, menurut Sekretaris Daerah Solok Selatan, Yulian Efi, yang juga ketua Panselda CPNS Solok Selatan 2018 di Padang, Kamis, (1/7/2019) mengatakan dari hasil pertemuan di Menko PMK, Pemkab Solok Selatan lewat Bupati, Muzni Zakaria, sepakat menyurati Panselnas CPNS 2018 yakni BKN dan Kemenpan RI untuk meminta agar diberikannya formasi khusus supaya bisa menerima drg Romi menjadi PNS. (Rahmadi/HM)
