Lantik Pj Sekda, Bupati Solok: Sebenarnya Saya Usulkan Jadi Sekda Definitif

bupati sekda solok

Pelantikan Pj Sekda Kabupaten Solok. [dok. Pemkab Solok]

Langgam.id – Bupati Solok Epyardi Asda melantik Medison sebagai Pejabat Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Solok. Epyardi menyebut dirinya ingin Medison menduduki posisi sekda definitif.

“Dari awal sebenarnya saya sudah mengusulkan kepada gubernur untuk menjadikan Medison bukan hanya sebagai Plh Sekda tetapi tetapi juga mengusulkan untuk diangkat menjadi sekda definitif,” kata Epyardi.

Pelantikan itu dilaksanakan di Ruang rapat sekretariat Arosuka pada Selasa (28/9/2021). Sebelum menjabat Pj Sekda, Medison mendukuki posisi pelaksana harian di jabatan itu.

Menurut Epyardy, Medison belum bisa menjabat sekda definitif karena terbentur aturan. Sehingga Medison harus menjadi Pj hingga adanya sekda definitif.

“Dia seorang pamong senior yang sudah mempunyai banyak pengalaman, tetapi karena terbentur aturan maka itu tidak bisa dilakukan,” ujar Epyardi.

Dia menambahkan bahwa penetapan Medison sebagai Pj Sekda Kabupaten Solok telah didasari atas berbagai macam pertimbangan dan diskusi dengan beberapa tokoh. Dia dapat bekerja secara maksimal dengan mengikuti aturan perundang-undangan yang berlaku. (Mg Dewi)

Baca Juga

Living Islam dalam Karya Etnofotografi Edy Utama
Living Islam dalam Karya Etnofotografi Edy Utama
PSI menunjuk Taufiqur Rahman anak dari Gubernur Sumatra Barat Mahyeldi sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW PSI Sumbar. 
Jadi Ketua DPW PSI Sumbar, Taufiqur Rahman Belum Mundur dari PKS
Sekretaris DPW PKS Sumbar Nosa Ekananda
PKS Sumbar Hormati Keputusan Taufiqur Rahman Jadi Plt DPW PSI
Gubernur Sumbar Mahyeldi sekaligus Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah PKS Sumbar. Foto/PKS.ID
Anaknya Gabung PSI, Mahyeldi: Itu Urusan Dia 
Gubernur Sumatra Barat Mahyeldi
Mahyeldi Irit Bicara Soal Anaknya Jadi Ketua DPW PSI Sumbar
Dua warga adat Mentawait delapan hari ditahan tanpa kepastian hukum oleh penyidik Satreskrim Polres Kepulauan Mentawai.
Penyidik Polres Mentawai Dilaporkan ke Propam Polda Terkait Penahanan Masyarakat Adat