Kuasa Hukum: KI Sumbar Kabulkan Permohonan LBH Padang Soal Hasil Autopsi Afif Maulana

Kuasa Hukum Afif Maulana, Alfi Sukri mengatakan, Komisi Informasi (KI) Sumbar mengabulkan sebagian permohonan LBH Padang dalam meminta

Kuasa Hukum Afif Maulana, Alfi Sukri, menggelar jumpa pers, Jumat (10/1/2025). [foto: Iqbal]

Langgam.id - Kuasa Hukum Afif Maulana, Alfi Sukri mengatakan, Komisi Informasi (KI) Sumbar mengabulkan sebagian permohonan LBH Padang dalam meminta informasi kematian Afif Maulana ke Polda Sumbar.

Alfi menjelaskan, KI Sumbar telah menyatakan hasil autopsi Afif Maulana terbuka bagi keluarga dalam mengungkap kebenaran.

Keputusan KI Sumbar tertuang dalam Nomor Register 22/VIII//KISB-PS/2024 mengenai hasil autopsi Afif Maulana terbuka untuk keluarga dan kuasa hukum pada Kamis (9/1/2025).

"Sebelumnya Polda Sumbar menyatakan itu tidak boleh diakses siapapun kecuali penyidik," ujar Alfi saat konferensi pers, Jumat (10/1/2025).

Alfi juga menyebut, terbukanya informasi tersebut dapat membuat kuasa hukum maupun keluarga melakukan analisis dan verifikasi lebih mendalam terutama terkait luka di tubuh Afif. Tidak hanya itu, ia memastikan profesionalitas penyidik kepolisian dalam mengungkap proses tersebut.

"Kami akan memastikan terhadap profesionalitas penyidik kepolisian dalam mengungkap kasus ini. Sehingga proses penegakan hukum yang dilakukan selama ini berjalan dengan prosedur dan sesuai dengan aturan yang berlaku," terangnya.

Alfi menuturkan bahwa ada tiga informasi dan data yang dikabulkan oleh KI Sumbar di antaranya, salinan berkas hasil autopsi Afif Maulana, berita acara autopsi jenazah Afif Maulana.

Serta, penjelasan tentang seberapa lama durasi dari pemblokiran jalan sejak persimpangan Ampang Durian Tarung sampai Jembatan Kuranji, dari jam berapa sampai jam berapa persisnya.

"Putusan majelis komisioner membuktikan larangan terhadap akses informasi yang dilakukan oleh kepolisian terhadap permintaan keluarga maupun Kuasa Hukum korban. Terkhususnya terhadap berita acara dan hasil autopsi bertentangan dengan prinsip keterbukaan informasi,” tambah Alfi Syukri selaku Staf dan Advokat Publik LBH Padang.

Alfi Syukri meminta agar kepolisian Sumbar segera mentaati putusan KI Sumbar.

"Sesuai dengan putusan Komisi Informasi dalam waktu 14 hari, termohon (Polda Sumbar) untuk memberikan informasi dan data terkait pada pemohon (keluarga Afif Maulana),” tuturnya. (Iqbal/yki)

Baca Juga

Kapolda Gatot Resmi Lantik 7 PJU Polda Sumbar, Berpesan Agar Profesional dan Proporsional
Kapolda Gatot Resmi Lantik 7 PJU Polda Sumbar, Berpesan Agar Profesional dan Proporsional
4.427 Personel Gabungan Siap Amankan Lebaran di Sumbar, Kapolda: Rawan Kemacetan Jadi Atensi
4.427 Personel Gabungan Siap Amankan Lebaran di Sumbar, Kapolda: Rawan Kemacetan Jadi Atensi
Sejumlah Pejabat Utama (PJU) dan Kapolres di jajaran Kepolisian Daerah (Polda) Sumatra Barat (Sumbar) Sumbar dimutasi. Mutasi tersebut
Kapolri Mutasi 10 PJU Polda Sumbar, Ini Daftar Lengkapnya
Tim Satgas Pangan Polda Sumatera Barat (Sumbar) melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) melakukan pengecekan
Satgas Pangan Polda Sumbar Cek Pendistribusian MinyaKita, Ini Hasilnya
Kapolda Sumbar Irjen Pol Gatot Tri Suryanta melantik satu-satunya Polwan menjabat sebagai Kapolsek di Sumbar. Dia adalah AKP Herlina.
Kapolda Sumbar Lantik Polwan Satu-satunya Jadi Kapolsek, Bertugas di Mentawai
Polda Sumbar menyampaikan gugatan keberatan terhadap LBH Padang ke PTUN. Gugatan tersebut dilayangkan pasca putusan Komisi Informasi
Polda Sumbar Ajukan Gugatan Keberatan ke PTUN Soal Kasus Afif, Ini Tanggapan LBH Padang