Langgam.id - Angka inflasi di Sumatra Barat (Sumbar) saat ini mencapai 7,78 persen, dan mengalami penurunan terkoreksi 0,59 persen, Senin (7/11/2022).
Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah mengatakan, bahwa inflasi terkoreksi 0,59 persen ke angka 7,87 persen Bulan Oktober. Meski mengalami penurunan, angka yang relatif masih cukup tinggi itu disebabkan metode sampling yang dilakukan.
"Inflasi di Sumatra Barat merupakan gabungan dari dua kota saja, yaitu Padang dan Bukittinggi. Dua kota ini memang termasuk tertinggi. tapi di Kabupaten Tanah Datar, inflasi kita salah satu yang terendah di Indonesia," ujar Mahyeldi dikutip dari situs resmi milik Pemprov Sumbar, Senin (7/11/2022).
Dijelaskan Mahyeldi, sejumlah faktor penyebab inflasi terbesar di Sumbar, yaitu berasal dari kenaikan biaya distribusi beras dan ikan tongkol akibat kenaikan harga BBM.
Sementara, penurunan inflasi disebabkan turunnya harga cabai merah, hijau dan rawit, serta telur dan ayam ras.
Sementara itu, untuk produksi beras di Sumbar, sebut Mahyeldi, mengalami surplus. Tapi, tingginya permintaan dari provinsi tetangga, seperti Riau dan Kepri menjadi penyebab kenaikan harga.
"Petani kita cukup tersenyum sebetulnya, karena harga beras cukup tinggi dan mampu menyuplai kebutuhan beras di Provinsi Riau dan provinsi tetangga lainnya," ucapnya.
Meskipun begitu, menurut Mahyeldi, Pemprov Sumbar akan terus berupaya menekan laju inflasi. Di antaranya dengan bazar pasar murah di berbagai daerah, gerakan ketahanan dan ternak di desa dan nagari, menjaga kelancaran distribusi pangan, serta menjaga stok pangan daerah, khususnya beras.
Lalu, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian menyebutkan, tingkat inflasi nasional di Bulan Oktober 2022 berada di angka 5,71 persen. Turun 0,11 persen terhadap inflasi pada Bulan September 2022.
Meski belum signifikan, kata Tito, penurunan itu memperlihatkan bahwa kontribusi dan kerja keras seluruh pemerintah daerah sudah mulai menunjukan hasil.
Baca juga: Tekan Inflasi, Pemko Payakumbuh Siapkan 35 Ribu Bibit Cabe Siap Tanam
"Ini menyangkut perut rakyat, dan mampu mentriger instabilitas keamanan. Oleh karena itu, kontribusi dan kolaborasi Pemda bersama harus terus dilanjutkan untuk menjaga harga barang dan jasa tetap terkendali," katanya.
—
