Berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini: DPRD Sumbar telah menggelar sidang paripurna penetapan rekomendasi atas hasil LHP BPK.
Langgam.id - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatra Barat (Sumbar) menggelar sidang paripurna penetapan rekomendasi atas hasil Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kepatuhan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) di Gedung sidang utama DPRD Sumbar, Rabu (16/3/2022).
Rekomendasi DPRD Sumbar atas LHP BPK disampaikan langsung oleh Ketua Pansus LHP BPK, Bakri Bakar kepada Gubernur Mahyeldi yang juga hadir langsung dalam sidang paripurna tersebut.
Menurut Bakri, pihaknya telah membahas, mendalami dan merumuskan rekomendasi DPRD terhadap pelaksanaan tindaklanjut yang harus dilaksankan oleh Pemprov Sumbar dan entitas terkait.
Dia meminta, agar Pemprov mengidentifikasi permasalahan dan faktor yang menyebabkan timbulnya permasalahan dalam pengelolaan belanja daerah. Kedepannya, permasalahan diharapkan tidak terulang kembali.
"Dalam pembahasan LHP BPK, panitia khusus melaksanakan rapat kerja dengan pemerintah daerah untuk mendalami permasalahan, dan mengetahui tindaklanjut," ujarnya.
Dari pembahasan yang telah dilalukan, kata Bakri, diketahui dari 15 temuan dan 58 rekomendasi yang diberikan kepada 15 OPD secara administratif telah ditindaklanjuti. Sementara, dari kerugian daerah yang harus dikembalikan sebanyak Rp11,340 miliar. Saat ini telah dikembalikan sebanyak Rp1,380 miliar.
"Sehingga, masih terdapat sisa yang masih harus di setor ke kas daerah senilai Rp9, 956 miliar," ungkapnya.
Terkait dengan masih banyaknya uang yang belum dikembalikan ke kas daerah, maka Pansus mendorong agar Pemprov dan OPD terkait segera menindaklanjuti LHP BPK dan menagih uang kepada pihak terkait serta menyetorkan kembali ke kas daerah.
Bakri juga meminta Pemprov berkonsultasi dengan Kemendagri dan BPK RI terkait rekomendasi LHP BPK tersebut. Pemprov juga diminta melakukan kebijakan untuk mengantisipasi permasalahan yang sama agar tidak terulang kembali di masa yang akan datang.
"Penyelasaian pengembalian uang negara tersebut dapat dilakukan dalam waktu 60 hari sejak LHP BPK diterima oleh Pemprov Sumbar, yaitu sejak 28 Januari 2022," katanya.
Menanggapi hal itu, Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah mengatakan, pengawasan dilakukan oleh internal Pemprov Sumbar, namun juga secara eksternal yaitu BPK RI. Salah satu pemeriksaan yaitu kepatuhan atas keuangan daerah agar sesuai dengan peraturan.
"Secara keseluruhan terhadap rekomendasi yang tertuang dalam LHP BPK telah kami tindaklanjuti pada kesempatan pertama dengan memberi instruksi pada 15 kepala OPD terkait di lingkungan Pemprov," ujar Mahyeldi.
Kemudian, pengembalian ke kas daerah sudah dilakukan senilai Rp1,384 miliar dari total keseluruhan Rp11 miliar. Temuan yang menjadi fokus permasalahan, di antaranya yaitu realisasi bibit ternak dan alsintan tidak tepat sasaran senilai Rp2,22 miliar.
Kemudian, kelebihan pembayaran belanja perjalanan dinas pada dua OPD sebesar Rp423 juta, lalu kelebihan pembayaran pada 12 paket pekerjaan gedung dan bangunan pada 3 OPD senilai Rp838,480 juta.
"Kami mengapresiasi pembahasan LHP BPK yang telah dilakukan Pansus bersama OPD terkait, selanjutnya atas keputusan rekomendasi pansus DPRD untuk percepatan rekomendasi LHP BPK akan kami laksanakan sebaik-baiknya," ucap Mahyeldi.
Baca juga: DPRD Minta Pemprov Sumbar Selesaikan 58 Rekomendasi LHP BPK dengan Baik
Mahyeldi juga berkomitmen hal ini akan menjadi catatan perbaikan kedepannya dalam realisasi belanja pemerintah daerah.
—
