Langgam.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatra Barat (Sumbar) mulai mencairkan bantuan dampak corona untuk dua daerah, yaitu Kota Padang Panjang dan Sawahlunto. Karena, data penerima untuk kedau daerah tersebut sudah clear.
Gubenur Sumbar, Irwan Prayitno menyebutkan, saat ini pencairan anggaran sudah bisa dilakukan untuk Kota Padang Panjang dan Sawahlunto. Pencairan diberikan dengan penandatanganan Pergub di Kantor Gubernur Sumbar, Kota Padang, Kamis (30/4/2020).
“Dari 4 kabupaten dan kota yang telah menyerahkan data, yang telah lengkap datanya baru Kota Padang Panjang dan Kota Sawahlunto,” ujar Irwan, Kamis (30/4/2020).
Sementara, data yang sudah masuk hingga saat ini, yaitu data dari Kota Pariaman, Padang Panjang, Sawahlunto dan Kabupaten Agam. Kemudian, kemarin sore juga masuk data dari Pesisir selatan, mungkin berikutnya akan ada daerah lain yang menyusul.
Namun, dari seluruh daerah tersebut hanya Padang Panjang dan Sawahlunto yang lengkap. Sementara daerah lain masih kurang persyaratan, karena belum menyertakan hard copy data. Itu sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh oleh pemerintah.
“Kita minta hard copy nya, ini administrasi pemerintah di masa darurat pun tetap perhatikan agar tidak menjadi masalah hukum ke depan,” jelasnya.
Untuk pendistribusian bantuan, kata Irwan, pemprov melakukan Perjanjian kerjasama (PKS) dengan PT Pos Indonesia. Jadi, setelah terima by name by adress akan diberi ke PT Pos. Nanti mereka yang langsung mengirim bantuan ke alamat masing-masing penerima, dengan jumlah Rp1,2 juta.
Bantuan yang diberikan itu, jeals Irwan, untuk bulan April dan Mei. Penerima akan dimintai tanda tangan, difoto, kemudian ruamh penerima akan dipasang stiker agar tidak terjadi overlap bantuan. Selain uang, bantua juga ada dalam bentuk beras, totalnya 3.700 ton.
“Mudah mudahan lancar, uang bantuannya dari Pemprov, uang sama beras, uangya Rp600 ribu per KK untuk 3 bulan dan kita berikan 2 bulan,” ungkapnya.
Bantuan untuk warga yang terdampak Covid-19 baru dapat didistribusikan, kata Irwan, karena persoalan pendataan, harus teliti, cermat, tidak boleh duplikat. Bantuan dobel tidak boleh, oleh karena itu maka di daerah memiliki satu kesulitan karena data harus teliti supaya tidak dempet.
“Itu yang jadi persoalan, mudah-mudahan daerah lain segera masuk datanya,” katanya. (Rahmadi/ZE)
