Bertemu Jubir Capres, Ketua KPU Pariaman Diberhentikan dari Jabatan

Bertemu Jubir Capres, Ketua KPU Pariaman Diberhentikan dari Jabatan

Ilustrasi - Sidang kode etik penyelenggara Pemilu di Ruang Sidang DKPP, lantai 5, Gedung Bawaslu RI, Jalan MH Thamrin No. 14, Jakarta (Foto: dkpp.go.id)

Langgam.id – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pariaman, Abrar Azis diberhentikan dari jabatannya, karena bertemu dengan juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Parbowo Subianto-Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simajuntak.

Dewan Kehormatan Penyelengara Pemilu (DKPP) menilai, Abrar Aziz telah melanggar prinsip mandiri dan proporsional sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 huruf b, d dan l juncto Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.

Sanski terhadap Abrar dijatuhkan dalam sidang kode etik penyelenggara Pemilu yang dilaksanakan di ruang sidang DKPP, lantai 5, Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Rabu (10/04/2019).

Diketahui, dalam perkara nomor 49-PKE-DKPP/III/2019, Abrar diadukan oleh Koordinatior Hukum, Penyelesaian Sengketa dan Penanganan Bawaslu Kota Pariaman, Elmahmudi.

Rilis yang dimuat dkpp.go.ig menyebutkan, Elmahmudi mengadukan Abrar Azis karena bertemu Dahnil Anzar Simajuntak di Rumah Makan Sambalado, Kota Pariaman beberapa waktu lalu.

Ketua Majelis, Harjono telah membacakan amar putusan perkara, nomor 49-PKE-DKPP/III/2019, bahwa Abrar Azis dinayatakan bersalah dan diberhentikan dari jabatannya.

“Menjatuhkan sanksi peringatan keras dan pemberhentian dari jabatan ketua kepada teradu Abrar Azis selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman, terhitung sejak dibacakannya putusan ini,” ujar Harjono dalam sidang tersebut.

Selain itu, menurut Ida Budhiati, salah seorang anggota majelis sidang mengatakan, Abrar mengakui pertemuannya dengan Dahnil. Ia berdalih, pertemuan tersebut tidak ada urusannya dengan politik.

Pengakuan Abrar, kata Ida, pertemuan itu hanya spontanitas dalam menjalin silaturrahmi dengan teman lama, bahwa mereka pernah bersama-sama menjadi pengurus pimpinan pusat Pemuda Muhammadiyah, sejak 2010.

“Fakta dalam sidang pemeriksaan, teradu (Abrar-red) berinisiatif  memfasilitasi pertemuan dan makan malam bersama Dahnil Anzar Simanjuntak,” ujar Ida.

Pertemuan tersebut, menurut Ida, dapat menimbulkan syakwasangka, akan menurunkan kredibilitas dan kemandirian KPU Kota Pariaman, meskipun tidak mengajak anggota KPU Kota Pariaman lainnya.

Pertemuan dengan Dahnil, Abrar diketahui juga menghubungi Sespriadi, salah seorang pengurus Pemuda Muhammadiyah Kota Pariaman.

“Seharusnya, teradu dapat menahan diri untuk tidak memfasilitasi pertemuan dan makan malam dengan Dahnil, yang menjabat sebagai juru bicara BPN Prabowo-Sandi,” ungkap Ida.

Sikap dan tindakan Abrar Azis, kata Ida, tidak dapat dibenarkan menurut etika dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu.

“Teradu wajib menolak segala sesuatu yang dapat menimbulkan pengaruh buruk terhadap kredibilitas dan runtuhnya kepercayaan publik kepada lembaga penyelenggara pemilu,” ucapnya.

Teradu selaku Ketua KPU Kota Pariaman seharusnya menghindari pertemuan yang dapat menimbulkan kesan publik adanya pemihakan kepada peserta Pemilu tertentu, kata Ida. (*/FZ)

Baca juga: Tahapan Pemilu Tidak Terganggu, Ketua KPU Pariaman Menerima Putusan DKPP

Ikuti berita terbaru dan terkini dari Langgam.id. Anda bisa bergabung di Grup Telegram Langgam.id News Update di tautan https://t.me/langgamid atau mengikuti Langgam.id di Google News pada tautan ini.

Baca Juga

Bawaslu Kota Padang menggelar kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif pada Kamis (23/11/2023) di Kawana Hotel Padang.
Bawaslu Padang Gandeng Penyandang Disabilitas dalam Pengawasan Pemilu Partisipatif
Dapil Agam pada Pemilihan Umum 2024 mendatang mengalami sejumlah perubahan. Hal itu tertuang dalam Peraturan KPU (PKPU) No. 6 Tahun 2023
Alokasi Kursi Legislatif Alami Pergeseran, Ini Rincian Serta Sebaran DPT Agam di Pemilu 2024
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto ungkap penyebab kekalahan partainya pada Pemilu 2019 di Sumatra Barat. Hal itu kata
Sekjen PDIP: Politik Identitas Penyebab Kekalahan Kita di Sumbar
Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PAN Guspardi Gaus mengungkapkan bahwa PAN tetap menginginkan sistem proporsional terbuka.
Guspardi Gaus: Sistem Proporsional Terbuka Sangat Ideal dan Sudah Teruji
Direktur PUSaKO Universitas Andalas Charles Simabura menilai banyaknya fenomena caleg dari satu keluarga merupakan hal buruk.
Kata Pakar HTN Soal Tidak Adanya Keterwakilan Perempuan di KPU Sumbar
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Padang Panjang menjadwalkan pengajuan bakal calon (Balon) Anggota DPRD pada 1-14 Mei mendatang.
KPU Padang Panjang Jadwalkan Pengajuan Balon Anggota DPRD 1-14 Mei