Bantuan Kerap Salah Sasaran, Ini Kata Ketua DPRD ke Dinsos Sumbar

Berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini: DPRD Sumbar minta Dinsos mengoptimalisasi pengelolaan data penerima bantuan sosial.

Rapat DTKS tingkat provinsi. (Foto: Rahmadi/Langgam.id)

Berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini: DPRD Sumbar minta Dinsos mengoptimalisasi pengelolaan data penerima bantuan sosial.

Langgam.id - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatra Barat (Sumbar) Supardi meminta Dinas Sosial (Dinsos) untuk mengoptimalkan pengelolaan data penerima bantuan sosial.

Menurut Supardi, hampir setiap saat sering bermasalah dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Apalagi masalah sering terjadi ketika adanya bencana alam.

"Persoalan saat ini adalah inventarisir dari nama masyarakat yang masuk ke DTKS itu melalui tim aplikator, tim aplikator ditunjuk oleh dinas sosial kota dan kabupaten," ujar Supardi saat berada di Rocky Hotel Padang, Rabu (16/3/2022).

Persoalan dari tim aplikator sering salah dalam memasukan data masyarakat, kata Supardi, orang yang seharusnya layak masuk data, malah tidak masuk. Sebaliknya, orang yang tidak layak masuk malah masuk dalam DTKS.

Supardi juga mempertanyakan sejauh mana keindependensian tim aplikator melakukan pengelolahan data. Kemudian, sampai sejauh mana verifikasi dan validasi yang dilakukan dinas sosial kabupaten dan kota terhadap data yang mereka himpun.

"Ada dua pertanyaan di situ, selagi dua pertanyaan itu bisa dijawab, maka data DTKS akan menjadi valid, apalagi sekarang ada ruang upgrade data satu kali satu bulan, kalau dulu satu kali satu tahun," ucapnya.

Kalau semua diikuti, sebut Supardi, maka tidak akan ada kesalahan data. Untuk itu, pihaknya meminta Dinsos Sumbar menbantu daerah untuk meningkatkan tim sumber daya manusia tim aplikator.

"Harus dilakukan secara simultan, jelas dan terukur serta diiringi dengan peningkatan kualitas tim verifikator. Jika hal ini tidak dilakukan, maka semua akan sama saja, berapa pun besarnya anggaran yang diberikan oleh pemerintah," tegasnya.

Supardi menambahkan, banyak masyarakat mengeluh terkait tidak tepatnya sasaran bantuan. Bahkan, ada orang tuanya pejabat, dan yang mampu membeli mobil dan lain sebagainya, masuk dalam DTKS.

Supardi berharap, kedepannya, Provinsi Sumbar agar menjadi provinsi yang baik dalam pengelolaan data. Upaya untuk itu harus dilakukan, karena peran data sangat penting, terutama Sumbar adalah wilayah rawan bencana.

Baca juga: Gubernur: 7 Daerah di Sumbar Belum Serahkan Data Penerima Bantuan Terdampak Covid-19

"DTKS ini dapat sumber data jika akan menyalurkan bantuan sosial ke masyarakat. Kalau ini banyak bermasalah, tentu akan sulit memberikan bantuan yang tepat sasaran," katanya.

Dapatkan update berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini dari Langgam.id. Mari bergabung di Grup Telegram Langgam.id News Update, caranya klik https://t.me/langgamid, kemudian join. Anda harus instal aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca Juga

Ketua DPRD Sumbar Muhidi secara kelembagaan mengucapkan selamat atas dilantiknya Mahyeldi Ansharullah dan Vasko Ruseimy sebagai Gubernur
Mahyeldi-Vasko Dilantik Jadi Gubernur-Wagub, Ketua DPRD Sumbar Beri Ucapan Selamat
Ratusan warga Kampuang Jambak, Kelurahan Koto Lalang, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, antusias menghadiri reses perseorangan masa
Ratusan Warga Antusias Hadiri Reses Wakil Ketua DPRD Sumbar Muhammad Iqra Cissa di Padang
Ketua DPRD Sumbar Muhidi menemui massa aksi yang tergabung ke dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sumatera Barat (SB)
Temui Massa Aksi, Ketua DPRD Sumbar Terima Semua Tuntutan
Wakil Ketua DPRD Sumatra Barat (Sumbar) Evi Yandri Rajo Budiman kembali menemui masyarakat untuk menjemput aspirasi secara langsung dalam
Jemput Aspirasi Warga, Wakil Ketua DPRD Sumbar Evi Yandri Rajo Budiman Reses di Padang
Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Muhidi membahas strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Pajak Kendaraan
Optimalkan PAD, Ketua DPRD Sumbar Dorong Adanya Pergub Balik Nama Kendaraan Non-BA
Komisi IV DPRD Sumbar pelajari penyelenggaraan sistem angkutan umum massal BRT saat studi komparatif ke Dinas Perhubungan Dishub DKJ
Komisi IV DPRD Sumbar Pelajari Strategi Pengelolaan BRT ke Dishub DKJ