Bantuan Kerap Salah Sasaran, Ini Kata Ketua DPRD ke Dinsos Sumbar

Berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini: DPRD Sumbar minta Dinsos mengoptimalisasi pengelolaan data penerima bantuan sosial.

Rapat DTKS tingkat provinsi. (Foto: Rahmadi/Langgam.id)

Berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini: DPRD Sumbar minta Dinsos mengoptimalisasi pengelolaan data penerima bantuan sosial.

Langgam.id - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatra Barat (Sumbar) Supardi meminta Dinas Sosial (Dinsos) untuk mengoptimalkan pengelolaan data penerima bantuan sosial.

Menurut Supardi, hampir setiap saat sering bermasalah dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Apalagi masalah sering terjadi ketika adanya bencana alam.

"Persoalan saat ini adalah inventarisir dari nama masyarakat yang masuk ke DTKS itu melalui tim aplikator, tim aplikator ditunjuk oleh dinas sosial kota dan kabupaten," ujar Supardi saat berada di Rocky Hotel Padang, Rabu (16/3/2022).

Persoalan dari tim aplikator sering salah dalam memasukan data masyarakat, kata Supardi, orang yang seharusnya layak masuk data, malah tidak masuk. Sebaliknya, orang yang tidak layak masuk malah masuk dalam DTKS.

Supardi juga mempertanyakan sejauh mana keindependensian tim aplikator melakukan pengelolahan data. Kemudian, sampai sejauh mana verifikasi dan validasi yang dilakukan dinas sosial kabupaten dan kota terhadap data yang mereka himpun.

"Ada dua pertanyaan di situ, selagi dua pertanyaan itu bisa dijawab, maka data DTKS akan menjadi valid, apalagi sekarang ada ruang upgrade data satu kali satu bulan, kalau dulu satu kali satu tahun," ucapnya.

Kalau semua diikuti, sebut Supardi, maka tidak akan ada kesalahan data. Untuk itu, pihaknya meminta Dinsos Sumbar menbantu daerah untuk meningkatkan tim sumber daya manusia tim aplikator.

"Harus dilakukan secara simultan, jelas dan terukur serta diiringi dengan peningkatan kualitas tim verifikator. Jika hal ini tidak dilakukan, maka semua akan sama saja, berapa pun besarnya anggaran yang diberikan oleh pemerintah," tegasnya.

Supardi menambahkan, banyak masyarakat mengeluh terkait tidak tepatnya sasaran bantuan. Bahkan, ada orang tuanya pejabat, dan yang mampu membeli mobil dan lain sebagainya, masuk dalam DTKS.

Supardi berharap, kedepannya, Provinsi Sumbar agar menjadi provinsi yang baik dalam pengelolaan data. Upaya untuk itu harus dilakukan, karena peran data sangat penting, terutama Sumbar adalah wilayah rawan bencana.

Baca juga: Gubernur: 7 Daerah di Sumbar Belum Serahkan Data Penerima Bantuan Terdampak Covid-19

"DTKS ini dapat sumber data jika akan menyalurkan bantuan sosial ke masyarakat. Kalau ini banyak bermasalah, tentu akan sulit memberikan bantuan yang tepat sasaran," katanya.

Dapatkan update berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini dari Langgam.id. Mari bergabung di Grup Telegram Langgam.id News Update, caranya klik https://t.me/langgamid, kemudian join. Anda harus instal aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca Juga

Ketua DPRD Sumbar Supardi mengajak masyarakat untuk menghindari berbagai jenis sogokan dalam pemilihan calon kepala daerah. Menurutnya Kota
Ketua DPRD Sumbar Ajak Warga Payakumbuh Bijak dalam Menentukan Sikap dalam Pilkada
Bersama dengan perhatian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia dalam menjalankan tugas-tugas dalam menilai dan melakukan pemeriksaan kegiatan kedewanan
Tingkatkan Sinergi Kabupaten/Kota, Forum Bagian Persidangan DPRD se-Sumbar Bakal Dibentuk
Meramaikan masjid dengan berbagai aktivitas kemasyarakatan, merupakan upaya untuk membentengi generasi muda dari maraknya pekat
Ketua DPRD Sumbar: Ramaikan Masjid Agar Bisa Bentengi Generasi Muda dari Pekat
Selama tahun 2023 hingga awal tahun 2024, kegiatan pengelolaan media sosial telah memberikan nuansa baru cara penyampaian informasi.
Kabag Persidangan Ingatkan Tim Kreatif DPRD Sumbar Terus Kembangkan Pemanfaatan IT dalam Pelayanan Publik
Ketua DPRD Sumbar, Supardi mengatakan batung merupakan SDA yang melimpah pada Kelurahan Ampangan Kapalo Koto, Kota Payakumbuh.
Ampangan Kapalo Koto Penghasil Batung Berkualitas, Supardi: Harus Dikelola Agar Jadi Komoditi Ekspor
Pengentasan kemiskinan merupakan persoalan sosial yang masih menjadi pekerjaan rumah untuk pemerintah daerah. Oleh sebab itu,
Ketua DPRD Sumbar: Pengentasan Kemiskinan Masih Jadi Pekerjaan Rumah Pemda