Anggota KPID Sumbar Periode 2026–2029 Resmi Dilantik, Gubernur: Penjaga Etika Publik

Langgam.id – Gubernur Sumatra Barat (Sumbar) Mahyeldi, akhirnya melantik tujuh anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumbar periode 2026-2029 di Auditorium Istana Gubernur, Senin (16/3/2026). 

Tujuh nama anggota KPID Sumbar itu adalah Nofal Wiska, Riki Chandra, Jimmi Syah Putra Ginting, Yusrin Tri Nanda, Jonnedi, Yogi Afriandi, dan Oldsan Bayu Pradipta.

Mahyeldi berharap anggota KPID yang bstu dapat melaksanakan tugas sebaik-baiknya dan bisa menyelaraskan  nilai-nilai dasar yang ada di Sumbar. 

“Dan saya ucapkan terima kasih atas pengabdian kepada komisioner sebelumnya,” kata Mahyeldi.  

Ia mengungkapkan saat ini perubahan dalam dunia penyiaran sangat cepat. Disrupsi digital telah mengubah cara masyarakat mengakses dan mengkonsumsi informasi. 

Sementara, media penyiaran konvensional dituntut untuk beradaptasi tanpa kehilangan jati diri. 

Kata Mahyeldi, KPID memiliki peran yang semakin strategis, tidak hanya sebagai pengawas isi siaran, tapi juga penjaga etika publik. 

“Tolong digaris bawahi bagi para saudara komisioner sekarang ini.  tidak hanya sebagai pengawas isi siaran, tapi juga sebagai penjaga etika publik,” tegasnya. .

Ia menilai, KPID juga pelindung kepentingan anak dan perempuan serta penggerak ekosistem penyiar yang sehat. 

“Jadi sebagai penggerak di tengah derasnya informasi, masyarakat membutuhkan penyiaran yang mencerdaskan bukan yang menyesatkan. Ini yang perlu diawasi. Kemudian yang menyejukkan, bukan yang memecahbelah,” ujarnya. 

Sebelumnya, pelantikan para anggota KPID Sumbar ini sempat batal pada Jumat (13/3/2026), karena kesalahan koordinasi internal Pemprov Sumbar

Bahkan ketika itu, para anggota KPID Sumbar telah hadir di Auditorium Istana Gubernur dengan membawa keluarga serta kolega. Namun pelantikan itu tiba-tiba batal sepihak tanpa pemberitahuan.

Baca Juga

274 Gerai Koperasi Merah Putih Siap Beroperasi di Sumbar, Tembus Empat Besar Nasional
274 Gerai Koperasi Merah Putih Siap Beroperasi di Sumbar, Tembus Empat Besar Nasional
KMM Jaya mendesak penghentian semua aktivitas tambang emas ilegal di Sumbar. (Dok. Istimewa)
KMM JAYA Desak Penutupan Tambang Emas Ilegal di Sumbar, Surati Satgas PKH hingga Kapolri
Pengadaan barang rumah tangga di rumah dinas Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy menjadi sorotan.
Miliaran Rupiah Pengadaan Barang Mewah di Rumah Dinas Vasko Ruseimy
Anggaran Disorot, Pemprov Sumbar: Semua Transparan dan Bisa Dipantau!
Anggaran Disorot, Pemprov Sumbar: Semua Transparan dan Bisa Dipantau!
Rumah dinas wakil gubernur Sumatra Barat Vasko Ruseimy di Jalan Flamboyan Padang Barat
Penjelasan Pemprov Proyek Sumur Bor Rp250 Juta di Rumah Dinas Wagub
Pemprov Sumbar menyiapkan anggaran Rp885 juta untuk renovasi rumah dinas Sekda. Di luar itu juga ada anggaran pemeliharaan senilai Rp90 juta.
Anggaran Renovasi Rumah Dinas Sekda Sumbar Capai Rp800 Juta Lebih