Berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini: Anggota DPR RI: Jangan Politisasi Polemik Formula E dan BUMN.
Langgam.id - Polemik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang disebut-sebut tidak memberikan sponsorship pada gelaran Formula E terus jadi perbincangan. Anggota DPR asal Sumbar Andre Rosiade meminta jangan sampai ada pihak yang mempolitisasi kondisi ini.
Anggota Komisi VI dari Fraksi Gerindra itu mengatakan, dirinya tidak ingin berpolemik soal Formula E. Begitu juga masyarakat secara umum, semua pihak diminta melakukan politisasi
"Lebih baik kita doakan saja Formula E ini lancar. Tidak usah mempolitisasi, gitu lho," kata Andre dalam keterangan tertulis yang diterima Langgam.id, Minggu (5/6/2022).
Andre mengatakan, BUMN tidak hanya bertugas mengurus Formula E. BUMN memiliki tugas yang sangat banyak.
Salah satunya, lanjut Andre, meningkatkan ekonomi nasional dan membuka lapangan pekerjaan untuk rakyat. BUMN bertugas meningkatkan ekonomi bangsa, menyetor dividen negara, menyediakan lapangan kerja untuk rakyat, dan lainnya.
"Bukan hanya untuk Formula E," kata Ketua DPD Gerindra Sumbar itu. Terlebih, BUMN saat ini sedang dalam kondisi keterbatasan anggaran.
BUMN memiliki banyak penugasan lain. Seperti membantu penanganan bencana di Tanah Air, hingga menyukseskan perhelatan forum internasional KTT G20 Oktober mendatang.
"BUMN kan garda terdepan dalam membantu bencana-bencana alam di berbagai wilayah Indonesia. Itu kan menghabiskan dana begitu banyak," kata Andre.
Belum lagi bantuan-bantuan pemberdayaan dan pengembangan masyarakat di berbagai wilayah seluruh Indonesia. Lalu membantu pemerintah menyukseskan G20, yang membutuhkan biaya tinggi.
"Mungkin, itu juga menyebabkan BUMN kenapa membutuhkan waktu mengkaji lama soal sponsorship Formula E. Karena memang keterbatasan anggaran," katanya.
Lebih lanjut, Andre pun menyinggung penjelasan dari BUMN soal tak memberikan banyak sponsorship di Formula E. Menurutnya, BUMN membutuhkan banyak waktu untuk memproses pemberian sponsorship itu.
Baca juga: Andre Rosiade: Proyek Vaksin BUMN Jangan Sampai Rugi
"Ya mendengarkan keterangan Kementerian BUMN, kan sebenarnya sudah jelas bahwa butuh proses waktu," kata ketua harian DPP Ikatan Keluarga Minang (IKM) ini.
—
