Amankan Demo Tolak UU Cipta Kerja, Polisi Siapkan Rekayasa Lalin

tilang elektronik, tilang elektronik padang

Lampu lalu lintas - Ilustrasi aturan allu lintas. (Foto: WikimediaImages/pixabay.com)

Langgam.id – Polisi telah mempersiapkan rekayasa lalu lintas sehubungan dengan aksi demo UU Cipta Kerja yang berlangsung di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar, Rabu (7/10/20). Ada beberapa jalur yang telah disiapkan untuk mengalihkan arus kendaraan selama demo berlangsung siang nanti.

“Yang dari lapai mau masuk lewat lamun ombak, kita belokkan ke kiri arah Masjid Raya. Kemudian dari Ulak Karang kita arahkan semua belok kanan, arah jalan belakang gedung DPRD,” Kata Kepala Kepolisian Resort Kota (Kapolresta) Padang AKBP Imran.

Lebih lanjut, dia mengatakan, untuk masyarakat dari arah luar kota, seperti di Tabing dan Tunggul Hitam diarahkan semuanya ke kiri.

Imran juga mengatakan, pihaknya juga telah menyiapkan rencana apabila terjadi penambahan kenaikkan jumlah massa (Ekskalasi). Hal itu disebabkan karena ada Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang ikut serta dalam aksi tersebut.

“Tidak ada yang masuk kota jika ekskalasi meningkat. Kalau dari surat pemberitahuan ada 400 massa. Tapi kita lihat saja perkembangan situasi, mungkin bisa lebih meningkat karen ada KAMI juga yang ikut, “katanya.

Rencanaya, menolak UU Cipta Kerja akan dilakukan di Depan Gedung DPRD Sumbar pada pukul 13.00 WIB. Aksi serupa juga sudah dilakukan di berbagai daerah termasuk Jakarta dan Bandung.

Selain dengan aksi unjuk rasa oleh mahasiswa, pengesahan UU ini juga direspons para buruh dengan melakukan mogok kerja. Mereka menilai UU Cipta Kerja tak berpihak pada buruh dan hanya menguntungkan pengusaha. (Yesi/Amalia/ABW)

Baca Juga

Walikota Padang, Fadly Amran.
Pemko Padang Siapkan Opsi Relokasi bagi Warga Kuranji yang Tinggal di Area Rawan Banjir
Kemenhaj Provinsi Sumatera Barat akan terus memperkuat pengawasan terhadap travel umrah yang belum mengantongi izin operasional.
Kemenhaj Sumbar Akan Tindak Tegas Travel Umrah Tak Berizin
Mitigasi Banjir, Pemko Padang  Segera Normalisasi Sungai 
Mitigasi Banjir, Pemko Padang  Segera Normalisasi Sungai 
Kewajiban Sipangka Tol dan Hak Publik untuk Tahu
Kewajiban Sipangka Tol dan Hak Publik untuk Tahu
5 Anggota DPR RI Asal Sumbar Belum Lapor LHKPN 2025, dari Andre Rosiade hingga Rahmat Saleh
5 Anggota DPR RI Asal Sumbar Belum Lapor LHKPN 2025, dari Andre Rosiade hingga Rahmat Saleh
LBH Padang Soroti Temuan BPK Rp704 Juta pada Proyek Gedung MUI
LBH Padang Soroti Temuan BPK Rp704 Juta pada Proyek Gedung MUI