Pemprov Sebut Pendeta Dukung Penyelesaian Polemik Hijab di SMK 2 Padang

Kepala SMKN 2 Padang, Rusmadi memberikan klarifikasi soal kisruh siswi non muslim yang dipaksa berhijab di sekolahnya. (Foto: Irwanda/Langgam.id), cooling down

Kepala SMKN 2 Padang, Rusmadi memberikan klarifikasi soal kisruh siswi non muslim yang dipaksa berhijab di sekolahnya. (Foto: Irwanda/Langgam.id)

Langgam.id – Dinas Pendidikan Sumatra Barat (Sumbar) melakukan pertemuan dengan sejumlah pendeta di Padang, Senin (25/1/2021). Pertemuan tersebut membahas masalah penggunaan hijab bagi siswi non muslim di SMK 2 Padang.

Juru Bicara Pemprov Sumbar Jasman Rizal mengaku bahwa pihak pendeta dan pemuda gereja sudah berupaya untuk memfasilitasi wali murid dengan pihak sekolah.

“Disayangkan, sebanyak dua kali pihak sekolah melakukan pemanggilan dan tidak mau datang. Malahan mereka membawa pengacara,” kata Jasman, Senin (25/1/2021).

Baca juga: Nadiem Makarim Terapkan Sanksi Jabatan Terkait Kasus Hijab di SMK 2 Padang

Untuk penyelesaian permasalahan, Pemprov Sumbar telah melakukan pertemuan dengan pendeta tersebut. Dalam pertemuan itu, mereka sepakat untuk menyelesaikan persoalan secara baik-baik.

“Sebanyak sembilan orang pendeta yang hadir dan mereka mendukung semua tindakan yang dilakukan Pemprov dan pihak sekolah,” katanya.

Selain itu, para pendeta itu juga menyesali tindakan dari wali murid yang juga melibatkan pengacara dalam masalah itu. “Tetapi tadi kami meminta dan memohon kepada mereka untuk ikut membantu menyelesaikan permasalahan ini,” katanya.

Kepala Disdik Sumbar Adib Alfikri juga mengatakan pihaknya telah bertemu dengan pemuka agama dan pendeta untuk menjelaskan persoalan hijab di SMK 2 Padang. Dari pertemuan itu, para tokoh agama tersebut juga sepakat untuk saling mendinginkan suasana.

“Kita sudah bertemu dengan pendeta. Kami ajak supaya memberikan dan menjelaskan persoalan dan beliau beliau paham, ke depan kita semua saling colling down, jangan sampai kerukunan selama ini rusak gara-gara pelayanan di sekolah,” katanya di Padang, Senin (25/1/2021).

Dia mengatakan, ada pihak yang ingin melaporkan penyebaran video di Facebook oleh Elianu Hia karena dianggap melanggar UU ITE, namun tidak jadi dilakukan karena tak ingin menimbulkan masalah baru.

Ia juga berharap agar Elianu Hia mau bertemu dengan Disdik secara langsung, bukan malah mengirimkan pengacara. Disdik menurutnya bersedia bertemu dengan orang tua Jeni tersebut untuk mengkomunikasikan masalah yang terjadi.

“Saya imbau kepada orang tua Jeni, bahwa saya jamin tidak akan ada intimidasi, ayo kapan bertemu kontak saya, jangan pakai pengacara, kalau pakai pengacara lain jadinya,” katanya. (Rahmadi/ABW)

Baca Juga

Wilmar Serahkan 6 Ton Bantuan Beras dan Minyak Goreng untuk Korban Bencana di Sumbar
Wilmar Serahkan 6 Ton Bantuan Beras dan Minyak Goreng untuk Korban Bencana di Sumbar
KLHK Serahkan 23 Ton Bantuan untuk Sumbar, Mahyeldi: Dukungan Terus Mengalir
KLHK Serahkan 23 Ton Bantuan untuk Sumbar, Mahyeldi: Dukungan Terus Mengalir
Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah menerima bantuan dari Tim Solidaritas Palestina Bersama Rakyat Indonesia untuk korban banjir di Sumatra.
Gubernur Terima Bantuan dari Warga Palestina untuk Korban Bencana Sumbar
Pemprov Sumbar meminta pemerintah pusat untuk mengembalikan dana efisiensi daerah yang ditarik Kementerian Keuangan sebesar Rp2,6 triliun
Kerugian Akibat Bencana Sumbar Rp4 T, Gubernur Minta Pusat Kembalikan Dana Transfer Daerah Rp2,6 T
Ilustrasi bayar pajak kendaraan. (FOTO: IST)
Sampai Kapan Pemutihan Pajak Kendaraan di Sumbar? Ini Batas Waktu dan Syarat Lengkapnya
Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah mengatakan bahwa penanganan dampak bencana hidrometeorologi tidak boleh dibebankan
Percepat Penanganan Bencana, Gubernur Minta Daerah Tak Terdampak di Sumbar Beri Dukungan