Langgam.id – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), mulai menyiapkan langkah baru untuk mendeteksi trauma dan kekerasan pada anak sejak dini. Mulai tahun ajaran baru, siswa baru di sekolah akan menjalani skrining psikologis guna memetakan kondisi mental dan emosional mereka sejak awal masuk sekolah.
Program ini digagas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Sumbar bekerja sama Dinas Pendidikan Sumbar serta Fakultas Kedokteran Universitas Andalas (Unand).
Melalui program tersebut, siswa akan mengisi asesmen psikologis dalam bentuk tautan digital yang telah disiapkan bersama pihak sekolah dan tenaga pendamping. Hasil asesmen nantinya digunakan untuk mendeteksi kemungkinan trauma maupun indikasi kekerasan yang pernah dialami anak.
Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Anak (PHPA) DP3AP2KB Sumbar, Desrina Elena mengatakan, skrining dilakukan agar kondisi psikologis anak bisa diketahui lebih awal sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih berat.
“Jadi nanti ada assessment yang ditanyakan kepada anak. Dari situ akan terpetakan apakah anak pernah mengalami kekerasan, masih tahap awal trauma atau sudah membutuhkan pendampingan psikologis,” kata Desrina kepada Langgam.id, Selasa (19/5/2026).
Menurutnya, banyak kasus kekerasan terhadap anak selama ini tidak terungkap karena korban memilih memendam pengalaman buruk yang dialami. Bahkan dalam sejumlah kasus, guru justru lebih dulu melihat perubahan perilaku anak dibanding keluarganya sendiri.
“Nanti ada asesmen khusus. Jadi bisa diketahui apakah anak masih tahap awal trauma atau sudah membutuhkan pendampingan psikologis lebih lanjut,” ujarnya.
Desrina menilai, sekolah menjadi ruang paling strategis untuk mendeteksi persoalan anak sejak dini karena sebagian besar waktu anak dihabiskan di lingkungan pendidikan. Dengan skrining ini, sekolah diharapkan tidak hanya menjadi tempat belajar, tetapi juga ruang aman bagi anak untuk mendapat perlindungan dan pendampingan.
Ia mengungkapkan, kasus kekerasan terhadap anak di Sumbar saat ini mencapai tiga kali lipat dibanding kasus kekerasan terhadap perempuan. Mayoritas korban berada pada usia sekolah dengan bentuk kekerasan dominan berupa kekerasan psikis, fisik, dan seksual.
“Anak-anak ini sebenarnya banyak yang punya masalah, tetapi tidak tahu harus bercerita ke siapa. Karena itu komunikasi dengan anak sangat penting,” imbuhnya.
Dari data DP3AP2KB Sumbar, sepanjang 2025 terdapat 760 kasus kekerasan anak yang dilaporkan. Angka itu melonjak drastis dibandingkan 2020 yang berada di angka 426 kasus.
Sementara pada 2021 kembali naik ke angka 548 kasus. Lalu 2022, meningkat lagi jadi 567 kasus. Lonjakan paling tinggi terjadi pada 2023 dengan total 783 kasus. Setelah sempat turun menjadi 721 kasus pada 2024, jumlah kasus kembali naik pada tahun berikutnya. (WAN)
