Polda Sumbar Tindak 21 Tambang Ilegal, Mayoritas di Solok Selatan

Tambang Ilegal Polda Sumbar

Kapolda Sumbar, Irjen Pol Toni Harmanto saat diwawancarai awak media di Padang, Sumatra Barat (Foto: Irwanda/Langgam.id)

Langgam.id – Kepolisian Daerah Sumatra Barat (Polda Sumbar) mengungkap 21 kasus pertambangan secara ilegal yang beraktivitas sepanjang 2019. Angka ini naik dari tahun sebelumnya yang hanya 16 kasus.

Kapolda Sumbar, Irjen Pol Toni Harmanto menyebutkan, aktivitas pertambangan paling banyak terjadi adalah di Kabupaten Solok Selatan. Banyaknya aktivitas pertambangan ilegal tersebut, menjadikan kasus bencana alam meningkat.

“Ya, Solok Selatan paling banyak aktivitas pertambangan ilegal,” ujar Toni kepada wartawan di Mapolda Sumbar, Selasa (31/12/2019) malam.

Toni mengungkapkan, sepanjang 2019 di wilayah Sumbar telah terjadi sebanyak 126 bencana alam. Ke depan, pihaknya akan serius dalam melakukan penindakan pertambangan ilegal maupun penambangan ilegal.

Beberapa waktu lalu, Toni beserta Gubernur Sumbar Irwan Prayitno serta Danrem 032 Wirabraja, Brigjen TNI Kunto Arief Wibowo menggelar pertemuan dalam pembahasan pertambangan dan penambangan ilegal tersebut. Para petinggi di Sumbar itu telah komitmen untuk bersama bersinergi dalam hal masalah kasus ini.

“Hasim pertemuan, prinsipnya kami akan memiliki komitmen dan persepsi yang sama dalam menangani ini. Karena kami meyakinkan tidak hanya karena penegakan hukum, di sana juga bicara tentang kebutuhan hidup,” katanya.

“Artinya harus dipecahkan bersama seluruh elemen stakeholder dan Forkopinda. Jadi yang jelas kami, akan serius sekali menangani ini. Tentu melihat dampak tadi ada longsor, banjir serta sebagiannya yang diakibatkan dari efek tadi (pertambangan dan penambangan ilegal),” sambung Toni.

Toni menegaskan, beberapa tempat yang disinyalir sebagai tempat aktivitas pertambangan ilegal telah ditelusuri.  Begitu pun terkait alat berat yang ditemukan, dipastikan tidak akan bisa beroperasi kembali.

“Kita memiliki komitmen sama dalam penindakan ini. Saya sudah perintahkan ke seluruh jajaran kapolres, tidak ada lagi yang bermain-main termasuk anggota saya. Kami akan mulai melakukan penindakan hukum,” tegasnya.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol Stefanus Satake Bayu Setianto, mengklaim naiknya pengungkapan kasus pertambangan ilegal membuktikan kepolisian bekerja. “Karena kami ada kegiatan penindakan. Kami intens dalam melakukan pengungkapan,” singkatnya. (Irwanda/ZE)

Baca Juga

Jenazah korban banjir bandang di Sumatra Barat (Sumbar) yang sudah dimakamkan akhirnya teridentifikasi melalui uji sampel DNA.
6 Korban Banjir di Sumbar Telah Dimakamkan Teridentifikasi Lewat DNA, 1 Makam Dibongkar Dibawa Keluarga
Polda Sumbar mendirikan 66 pos pengamanan pada Operasi Lilin Singgalang 2025 yang berlangsung selama 13 hari, terhitung mulai 19 Desember
Polda Sumbar Dirikan 66 Pos Pengamanan Selama Operasi Lilin Singgalang 2025
Kapolri Jenderal Polisi Drs Listyo Sigit Prabowo MSi menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada anggota Polri yang menjadi korban bencana Sumbar
170 Personel Polri Terdampak Bencana di Sumbar, Kapolri Salurkan Bantuan Kemanusiaan
Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Sumatera Barat, Dr. Bakhtiar, M.Ag. (Istimewa)
Alam Tak Bisa Didustai, Bencana Tak Sekadar Takdir
Sebanyak 195 warga dari 55 KK (kepala keluarga) di Kampung Subarang Luak, Jorong Ladang Laweh, Nagari Batipuh Baruah, Kabupaten Tanah Datar
Akses Putus, 195 Warga Kampung Subarang Luak Tanah Datar Terisolasi
Tim SAR mengevakuasi korban galodo di Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam. IST
Perkembangan Korban Bencana Banjir di Sumbar: 166 Meninggal Dunia, 111 Masih Hilang